Bangkalan | klikku.net — Pentingnya keterbukaan publik pada tujuan maksimalnya pelaksanaan serapan anggaran pemerintah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.
Pelaksanaan transparansi menurut Bambang Kepala Dinas Pendidikan kabupaten setempat menanggapi minimnya pelaksanaan publikasi dana BOS di Lembaga SMP yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu yakni agar pelaksanaannya selain diketahui pihak terkait juga memaksimalkan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasannya.
Pada Pelaksanaannya dana BOS do Lembaga SMP hingga kini pihak Disdik masih mengaku dalam rangka peyesuaian dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), sehingga RKAS 2021 masih belum ditandatanganinya.
“Ketika ada sekolah yang tidak memampangkan RKAS, SD maupun SMP sanksi dari saya hanya tegoran, tidak mungkin saya memecat atau melaporkan itu sangat tidak mungkin, karena itu tidak ada hukumannya, di juknis yang tidak memampangkan di pecat itu kan tidak ada, masak saya mau memberi sanksi melanggar dari atasan, cuman kalau tidak memampangkan sama saya suruh tolong di pangpangkan ntar kalau ada yang tuli (Pihak lembaga sekolah, Red) nanti saya jewer,” ujar Bambang Budi Kepala Dinas Pendidikan.
Publikasi tersebut juga senada dengan komitmen Bupati R. Abd Latif Amin untuk memaksimalkan transparansi pelaksanaan serapan anggaran di masa kepemimpinannya.
Transparansi menjadi salah-satu tindakan dalam pencegahan tindak pidana korupsi, mengenai transparansi itu R. Abd Latif Bupati Bupati Bangkalan saat hadiri rapat koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pemda Jawa Timur di Kantor Wali Kota Surabaya, Jumat (30) / 04) mengaku mendukung hal itu.
Dukungan itu bagi R. Abd Latif Bupati Bangkalan akan diwujudkan melalui pemerintahan yang transparan, serta akan terus mempertahankan peyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan bersih dari tindak pidana korupsi.
“Ini akan menjadi komitmen utama kami dalam menjalankan roda pemerintah di Kabupaten Bangkalan,” ungkapnya.
Melalui transparansi itu juga interaksi masyarakat dalam pengawasan anggaran belanja dana BOS diharapkan mampu mendorong optimalisasi pada setiap kegiatan penyerapan badan publik dalam menggunakan sumber anggaran dari pemerintah.
Editor : Anam
