Sumenep | Klikku.net – Dewan Pendidikan Kabupaten (DPK) Sumenep yang dilantik pada tanggal 6 Desember 2021 lalu dicurigai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forum Rakyat Pembela Keadilan dan orang-orang Tertindas (FORpKOT) merupakan pesanan politik.
Bagi Herman Wahyudi ketua LBH FORpKOT, dari beberapa anggota DPK Sumenep tersebut diduga masih tercatat dan aktif sebagai kader Pplartai Politik (Parpol), sehingga menurutnya proses rekrutmen anggota DPK Sumenep ditengarai penuh dengan tendensi politik.
“Wajar, rupanya ada kader partai yang lulus menjadi anggota DPKS, sehingga proses dari awal sama sekali tidak berdasar regulasi, dan semua itu patut diduga ada tendensi politik,” singgung Herman pada media klikku.net, saat dimintai keterangan di salah satu kedai kopi, Jum’at, 10 Desember 2021.
Lanjut pria yang getol mengkritisi kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep ini, bahwa dalam prosesnya jika memang secara regulasi pengurus partai politik tetap diperbolehkan namun, jelas secara etik tetap tidak diperbolehkan. Dirinya khawatir jika nasib pendidikan kabupaten Sumenep dipegang oleh orang-orang yang hanya mementingkan urusan hasrat politis dari masing-masing kendaraannya.
“Berbicara partai politik jelas pasti ada kepentingan politis, ada political Interest,” sambung Herman.
LBH FORpKOT Kabupaten Sumenep berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas, sebagai langkah awal kata Herman, pihaknya akan melayangkan surat audiensi kepada penyelenggara, hal itu sebagai jawaban dari permintaan ketua penyelenggara beberapa waktu lalu untuk melakukan diskusi dengan LBH FORpKOT dan Media Partners.
Hingga berita ini tayang Ketua penyelenggara rekrutmen calon anggota DPK Sumenep, Muhammad Ali Humaidi, tidak merespon saat dikonfirmasi perihal dugaan adanya salah satu pengurus partai politik yang diluluskan sebagai anggota DPKS kabupaten setempat.
Editor : Anam
Reporter : Holidi
