Bangkalan | klikku.net — Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan enggan mempublikasikan data ratusan lembaga penerima dana BOP yang saat ini kasusnya telah dilaporkan oleh LSM beberapa bulan yang lalu pada Kejari setempat sebab menilai media tidak berhak mengetahui memantik respon Pejalan.
“Buat apa?, itu kan banyak daftarnya 743 lembaga, jadi gak usah, keberatan saya, karena yang meminta data seperti itu biasanya dari BPK mas, ini baru pertama kalinya ada media yang meminta data seperti itu sebelum-sebelumnya gak pernah ada media yang minta data itu,” ujar Sulistiyawati menanggapi konfirmasi media.
Lebih lanjut dirinya memastikan tudingan dari LSM yang telah melaporkannya pada Kejari setempat dengan dugaan kasus Pungli tiga persen dari dana BOP PAUD itu tidak benar.
“Intinya pembelanjaan itu tidak ada persentasenya yang jelas harus sesuai dengan kemampuan, karena disetiap lembaga itu tidak sama, jadi untuk pembelanjaan sudah harus sesuai dengan drafnya yang ada di juknis dan lembaga sendiri yang belanja, untuk penyedia mereka sendiri yang pilih kami tidak tahu mas,” imbuhnya.
Menanggapi hal respon Kabid PAUD Disdik setempat itu, Ketua Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (Pejalan) Syaiful Anam, S.Pd menyayangkannya pada sikap yang diberikan pada media, sebab bagi Anam pejabat publik dalam mengelola anggaran negara itu mestinya dengan asas transparansi, akuntable serta tepat sasaran maupun tepat guna.
“Jika merasa pejabat publik dan yang dikonfirmasi media masih seputar pengelolaan uang negara semestinya sikapnya tidak demikian, malah sebaliknya mesti berterimakasih sebab membantu menyukseskan program pemerintah yakni diantaranya mengenai transparansi, itu lho merupakan asas dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran negara baik yang bersumber dari APBN hingga APBDes,” terang Anam.
Lebih lanjut Anam malah menilai dari sikap yang ditunjukkan Sulistiyawati selaku bagian dari pejabat publik tersebut pada media menambah kecurigaan publik atas kebenaran informasi sebagaimana yang telah dilaporkan LSM beberapa bulan lalu pada Kejari setempat.
“Mengenai data yang diminta oleh media dan masih tidak diberikan oleh Disdik itu dalam waktu dekat kami akan melayangkan surat permohonan pada bidang terkait,” tegas Anam menutup tanggapannya.
Editor : (Red)
