Sumenep | klikku.net – Rupanya publik Kabupaten Sumenep dipertontonkan adanya kekacauan soal regulasi pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten (DPK) Sumenep yang diduga telah sengaja dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan jargon ‘Bismillah Melayani’ tersebut.
Sebab, tarik-ulur berkaitan dengan rugulasi rekrutmen anggota DPK Sumenep itu menurut beberapa aktivis dan praktisi hukum kabupaten Sumenep memberikan ruang kegaduhan kepada publik, terbukti hingga saat ini pemerintah kabupaten setempat belum bisa menemui LBH FORpKOT, padahal kata Herman Wahyudi, SH., Pihaknya sudah beberapa kali melayangkan surat permintaan audiensi perihal carut marut mulai dari pengumuman rasa kabupaten Kebumen hingga pelantikan anggota DPK Sumenep yang dinilai cacat hukum.
“Harusnya Bupati, Dinas pendidikan dan Panitia seleksi tidak lepas tanggung jawab, temui kami, jangan menghilang seperti itu,” Kata ketua LBH FORpKOT kepada media ini. Kamis, 20 Januari 2022.
Berkaitan dengan langkah komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Herman sapaan akrabnya sangat mendukung jika lembaga legislatif yang menjadi wakil rakyat di parlemen tersebut mengeluarkan rekomendasi berupa pembatalan berkas hasil seleksi pada rekrutmen calon anggota DPK Sumenep periode 2021-2025.
Karena PERDA lanjut dia yang menjadi kewenangan dan dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah telah selaras dengan Peraturan Perundangan di atasnya yang mengamanahkan bahwa pembentukan dan tatacara pengangkatan DPK Itu diatur oleh PERBUP.
“Hingga saat ini Bupati belum mengeluarkan Perbup itu dan tiba-tiba langsung membentuk DPK dan menetapkan personelnya, ini satu bentuk “Pembangkangan” terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penghianatan terhadap UU,” ujar Herman dengan lantang.
Bahkan LBH FORpKOT menantang bupati Sumenep, Dinas Pendidikan dan panitia seleksi pembentukan DPK Sumenep untuk buka-bukaan soal berkas dan data para calon agar publik bisa mengakses informasi dengan baik dan tahu bahwa bupati Sumenep masih hidup dan ada.
“Jika Bupati merasa benar ayo dong Hadapi kami dan kita diskusi dan sounding data, jangan ngumpet terus, biar publik tahu bahwa Bupati masih hidup dan ada,” singgung Herman seraya senyam senyum.
Sehingga dirinya punya anggapan jangan-jangan bupati sumenep tidak bisa menerjemahkan tugasnya sebagai pimpinan daerah atau jargon ‘Bismillah Melayani’ yang selalu digembar-gemborkan hanya sebatas janji manis untuk mengelabuhi rakyat Sumenep?.
“Masa audiensi tak ditemui, Aksi ditinggal pergi. Sebenarnya Bupati masih ada atau gimana, jangan melulu memberikan disposisi kepada orang yang tak berkompeten seperti Moh. Iksan mantan Plt. Kapala dinas pendidikan yang kadaluarsa itu, lagian apa kapasitas dia dalam hal ini,” tanya Herman.
Editor : Anam
Reporter : Holidi
