Bangkalan | klikku.net – Kepala Desa (Kades) yang dipilih langsung oleh masyarakat di suatu daerah memiliki masa jabatan yang berbeda dengan gubernur, walikota dan bupati yang memiliki masa jabatan 5 Tahun, maka kades mempunya setiap periode masa kepemimpinn selama 6 Tahun.
Namun, dalam setiap pemilihan Kades sedikit ada perbedaan dampak pada masyarakat khususnya para kompetitor dan pendukung yakni gesekan atau konflik antar keluarga dari para pendukung akan selalu terjadi baik berupa gesekan fisik, materi bahkan bisa berdampak merenggut nyawa antar pendukung.
Untuk menghindari konflik itu Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jawa Timur (Jatim) melalui Menteri PDDT Republik Indonesia mengusulkan revisi UU Desa dengan beberapa poin didalamnya diantaranya yakni mengusulkan masa berlangsung jabatannya untuk ditambah atau diperpanjang agar bisa lebih maksimal dalam membangun desa dan meminimalisir terjadinya konflik masyarakat yang ada di wilayah desa.
“Harapan kami ini adalah menjadi rekomendasi untuk dijadikan Undang-Undang, pertimbangannya kami itu atas usulan semua Kepala Desa yang terangkum dalam Aliansi Kepala Desa, sebagai ketua umum saya hanya bisa mengutarakan melalui audiensi bersama Menteri. Salah satu contoh sampai saat sekarang ini Kepala Desa tidak ada biaya operasional, karena itu penggunaan dana untuk operasional selama ini tidak bisa di SPJ kan,” ungkap Ketua Umum AKD (Aliansi Kepala Desa) Jawa Timur H. Munawar S.IP, Kamis (14/07) malam pada redaksi media ini.
Munawar yang merupakan Kades Rosep dari Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan itu menuturkan untuk masa jabatan Kades yang 6 tahun dalam satu periode menurutnya terlalu cepat dengan perbandingan ongkos untuk berkompetisi menjadi Kades yang tinggi, dari hal itu pihaknya mengatakan telah menyerahkan draf usulan revisi UU Desa pada Pemerintah Pusat melalui Menteri PDDT Gus Muhaimin di Unesa Surabaya Rabu (13/07) kemarin.
“Usulan kami pada pemerintah agar menambah waktu masa jabatan kepala desa yang secepat-cepatnya jadi konflik di desa, karena pemilihan kepala desa ini sifatnya lain dengan pemilihan Presiden, Gubernur atau pemilihan Bupati. Kalau pemilihan Presiden sekarang selesai besok ya sudah selesai, beda dengan pemilihan kepala desa sebelum dilaksanakan sampai pemilihan selanjutnya masih belum selesai permasalahan antar pendukung di desa,” kata Munawar menjelaskan.
Pihaknya atas nama Kepala Desa se Jawa Timur mengaku akan terus berkomitmen melaksanakan tupoksinya untuk memajukan negara dari pinggiran yakni desa apalagi usulan untuk memperpanjang masa jabatan bisa segera diakomodir oleh pemerintah sebab kata Munawar hal itu juga demi meminimalisir terjadinya konflik anyar masyarakat.
“Kalau masa jabatan kepala desa ditambah maka bisa lebih maksimal membangun desa dan juga bisa mengurangi konflik-konflik yang ada. Bagaimanapun bentuk pemilihan di desa itu ada akan membekas di keluarga jadi saling dukung-mendukung itu juga akan muncul. Beda dengan pemilihan presiden, gubernur dan Bupati, karena pemilihan kepala desa sangat-sangat rawan dengan konflik antar keluarga bukan antar golongan lain,” katanya kembali menegaskan.
Editor : Redaksi
Reporter : Arif
