Lubuklinggau | klikku.net — Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Koalisi Anti Korupsi, merupakan gabungan dari Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi dan Gerakan Aktivis Selamatkan Silampari (GASS) malakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau, pada Kamis (08/12) kemarin.
Aksi unjuk rasa itu dipimpin Dirwaster Lembaga KPK Sumsel Ali Mu’ap. Dalam orasinya aktivis muda ini menyampaikan perihal adanya dugaan atau indikasi korupsi yang dilakukan oleh instansi dinas di wilayah Kabupaten Musi Rawas salah satunya berupa dugaan tindakan korupsi dalam kegiatan pengadaan masker, informasi dugaan itu juga sudah diterbitkan di beberapa media, bahwa pengadaan masker di Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas segera ada tersangka namun faktanya hingga saat ini belum terbukti.
Selain dugaan kasus pengadaan masker itu Koalisi Anti Korupsi menyuarakan kegiatan proyek pengadaan Mebeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dengan diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 700 juta rupiah, hal ini telah disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau melalui kasih Intel ke media.
Selanjutnya Koalisi Anti Korupsi juga menyuarakan adanya dugaan indikasi korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mana melalui PT. Mura Sempurna Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah Memberikan Penyertaan Modal sebesar 10 miliar rupiah, diduga kuat ada indikasi korupsi karena proses pencairannya di akhir tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021, hal ini membuat publik menduga kuat ada paksaan dari oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Kemudian aksi disampaikan oleh pelopor Gerakan Aktivis Selamatkan Silampari (GASS) Efranika Prandita menyampaikan pihak Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau lamban menangani kasus dugaan indikasi korupsi yang sudah disampaikan.
”Ada apa ini, jelas ini terkesan ada mafia hukum di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau karena ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan tapi belum ada yang di tersangkakan,” kata Prandita.
Pada peristiwa itu peserta aksi unjuk rasa kemudian diterima langsung oleh Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau Husni Mubarok dengan mengajak dan menerima peserta aksi untuk dilakukan mediasi dalam ruangan.
Pada saat mediasi itu Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L KPK) Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan berupa data bukti-bukti terkait dugaan indikasih korupsi pengadaan masker pengadaan Mebeler dan penyertaan dana dari BUMD beserta bukti pemberitaan dari media yang menyajikan konten ulasan berita BUMD telah mangkir dari panggilan jaksa.
Kejari Lubuklinggau melalui kasih Intel menyampaikan ucapan terima kasih pada koalisi anti korupsi, lembaga KPK dan GASS atas aksi damainya pada hari Kamis kemarin itu yang dilakukan dalam bentuk dukungan untuk Kejari Kota Lubuklinggau.
”Kami selalu terbuka dan segera menindaklanjuti semua pengaduan yang lama dan masuk pada hari ini, untuk pengadaan masker, kami masih menunggu hasil hitungan dari BPKP Provinsi Sumatera Selatan Kemudian untuk kegiatan pengadaan mebeler Disdik itu berpotensi berdasarkan hasil telaah ada indikasi korupsi sebesar 700 juta, sekarang masih dalam proses penyelidikan. khusus untuk BUMD telah melakukan pemanggilan terhadap komisaris direktur PT Murah Sempurna untuk dimintai keterangan terkait dana 10 miliar sekarang masih dalam proses,” terangnya menyampaikan.
Turut hadir dalam pertemuan audiensi antara lembaga komunitas pengawas korupsi dan GASS di ruangan kasih Intel Kejari itu diantaranya KBO INTELKAM, Pihak Polres Lubuklinggau, Kasi Pidsus, Ali Mu’ap, Dirwaster L KPK beserta anggota, Efranika Prandita Pelopor GASS dan Insan Pers. (Red)
Editor : Anam
#kasus pengadaan
