Bangkalan | klikku.net — Setelah sekian kali, kini hari Selasa (14/02) pelayanan RSUD Syamrabu Bangkalan, Jawa Timur kembali dikeluhkan dan disoroti perihal komitmen pelaksanaan pelayanannya.
Keluhan itu saat ini disampaikan sebab pada pelaksanaan pelayanan penerbitan surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ambami Rato Ebuh sebagai persyaratan bagi Bacakades (Bakal Calon Kepala Desa) dari 149 desa yang mengikuti kontestasi Pilkades serentak tahap II di Wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dinilai mengecewakan.
Sorotan dan keluhan pada pelaksanaan pelayanan RSUD Syamrabu itu disampaikan langsung oleh M Mamur S.E Wakil Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bangkalan atas tudingan ketidak becusan melaksanakan pemberian pelayanan yang merupakan tugas dan komitmennya untuk memfasilitasi poin dalam persyaratan mengikuti pilkades serentak tahap II Tahun 2023 di Bangkalan.
Kekecewaan pada pelaksanaan pelayanan itu diantaranya disebabkan petugas yang diberi wewenang melaksanakan pemberian pelayanan sering tidak dijumpai ditempat saat dibutuhkan oleh Bacakades yang hendak mengurus persyaratan yang dikeluarkan dari rumah sakit yang telah ditunjuk untuk menerbitkan salahsatu poin dalam persyaratan bagi Bacakades di kabupaten tersebut.
“Pelayanan legalisir kesehatan yang digunakan untuk persyaratan kepala desa petugasnya sering tidak ada, Pelayanan rumah sakit tidak becus, makan gaji buta, namanya bu Dina, alasan rapat, sering tidak ada, untuk menerbitkan persyaratan pencalonan kepala desa, Rumah Sakit Sambami tidak becus memberikan pelayanan legalisir untuk persyaratan pencalonan kepala desa,” kata M Makmur Kepala Desa Kanegarah Konang bernada geram.
Menanggapi sorotan dari M Makmur wakil ketua AKD Kabupaten Bangkalan itu Direktur RSUD mengaku petugasnya sudah datang.
“Siapa yang sibuk rapat, legalisir ya? Ini bu Dina sudah datang,” kata dr. Nunuk Direktur RSUD Syamrabu memberikan tanggapan.
Reporter : Anam
