Bangkalan | klikku.net — Tahapan pilkades serentak tahap II Kabupaten Bangkalan yang digelar pada Tahun 2023 ini mendapatkan respon dari masyarakat yang merasa bacalonnya dirugikan atas keputusan yang diambil oleh P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) atas dasar penilaian pada berkas pendaftaran yang disetorkan oleh para Bacakades sebagai dasar penilaian pada keputusan lolos dan tidaknya pada tahap penetapan Cakades.
Seperti demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar kemarin di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, mereka menyuarakan kekecewaannya atas keputusan P2KD yang tidak meloloskan salah satu Bacakades (Bakal Calon Kepala Desa) atas nama Muhammad Imron yang juga telah mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan di salah satu gedung kampus UTM (Universitas Trunojoyo Madura) beberapa hari yang lalu.
“Karena sepihak pertama salah satu calon ini atas nama Muhammad Imron dari awal ketika administrasi sudah lolos klarifikasi sudah melakukan klarifikasi dengan baik diumumkan melalui lembar berita acara dengan baik terhadap calon ini bahwa sudah lolos terkait verifikasi administrasi dilanjutkan untuk dapat mengikuti jenjang berikutnya ikut uji kompetensi sudah tidak ada masa sanggah tahu-tahu digugurkan dari pengalaman pekerjaannya, inilah yang akhirnya masyarakat Morombuh berontak karena bocoran nilai sudah didengar diumumkan sebelumnya berontak dan kemudian scoring itu tetap keluar karena sudah lolos verifikasi administrasi,” ujar Abdurrohman Tohir ketua DPP Pakis (Pusat Analisa dan Kajian Informasi Strategis)
Perihal itu Abdurrohman Tohir menyatakan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua P2KD tidak berdasarkan kolektif kolegial hanya atas inisiativ dari ketua P2KD nya itu sendiri.
“Persoalan di Morombuh ini karena ada kompetitor yang mendaftarkan di Desa Morombuh ini dari satu wilayah desa lain dan itu perangkat desa semua, yang paling miris dan hawatir persoalan itu ada potensi desa akan tidak kondusif, persoalan itu dianggap oleh masyarakat Murombuh merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap Desa Morombuh,” kata Tohir menerangkan.
Sementara itu Rudianto Plt DPMD yang juga merupakan sekretaris TFPKD menyampaikan pihaknya dalam penyelenggaraan pilkades tetap mengacu pada dasar Perbub baik tahapan mapun dalam penanganan sengketanya.
“TFPK ini di SK oleh Bupati, memfasilitasi pemyelesaian permasalahan yang ada, menjembatani dari permasalah P2KD naik pada Sub TFPK, kemudian pada TFPKD,” kata Rudianto disela menjawab penyampaian orator peserta demonstrasi tersebut.
Reporter : Anam
