Surabaya | klikku.net – Kenaikan harga Gas hingga 100% ditemukan di Banyuurip lor Surabaya oleh Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono. Kenaikan harga ini dinilai tak wajar, dan kemudian meminta Pemerintah melalui lembaga terkait untuk mengaudit Perusahaan gas Negara (PGN).
Pemilik sapaan akrab BHS ini menyebutkan, harga jargas di Indonesia ini sangat mahal yakni sekitar 6USD/MMBtu. Akan tetapi, kata dia, tagihan di masyarakat naik 100 persen dari 6 USD, berarti 12 USD lebih yang dibebankan kepada masyarakat.
Jika dibandingkan dengan Malaysia, menurut anggota DPR-RI terpilih ini, tarifnya hanya 1 ringgit lebih murah dari Indonesia. Untuk itu, ia menekan agar tarif gas di Indonesia harus murah sebagai upaya penguatan UMKM, dan penguatan ekonomi di tengah keterpurukan rupiah terhadap dolar AS.
“Daya beli masyarakat juga akan kuat kembali dan ini akhirnya kesulitan kita, dollar yang naik dan sebagainya ini bisa kita atasi dengan kekuatan ekonomi kita, akhirnya bisa menutup kelemahan kita yang sebelum-sebelumnya terutama pelemahan daripada rupiah ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, kata BHS, sebagaimana yang disodori tagihan ada yang tidak lebih dari 1 bulan sudah naik 2 kali lipat, contohnya itu tadi di kampung lontong dari 800 ribu rupiah tagihannya dalam satu bulan menjadi 1,6 juta, Termasuk ibu rumah tangga itu tadi dari 20 ribu bahkan naik menjadi 150 ribu. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak wajar dan ini harus diluruskan kembali,” tegasnya.
Murtina pun menjelaskan kenaikan tagihan ini dialaminya sejak tahun 2018 setelah setahun pemasangan dan dua bulan terakhir tagihannya terus meningkat meski dirinya sekarang jarang memasak, sehingga dia sekarang menggunakan LPG untuk memasak.
“Masak biasa terus saya kurangi sering nggak masak gitu, tapi kok tetap naik lagi sekarang 187 ribu bulan lima kemarin,” tutupnya.
Murtina pun berharap Jargas tarifnya bisa murah seperti pertama kali pemasangan, tapi jika tagihan terus meningkat maka dirinya berencana memutus jaringan gas di rumahnya.
Selain meminta pemerintah mengaudit PGN, permintaan serupa juga diutarakan BHS agar diberlakukan ke PLN supaya penggunaan energi bagi masyarakat bisa lebih murah guna menopang perekonomian Indonesia melalui UMKM.
