Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, turut menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025, yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6). Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan diikuti mayoritas anggota dewan dari berbagai fraksi.
Dalam pidatonya, Puan menyinggung sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian publik belakangan ini. Mulai dari persoalan meningkatnya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja, hingga evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang menuai catatan publik.
Tak hanya itu, DPR RI juga mulai membahas agenda strategis ke depan, salah satunya adalah Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 serta pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2024.
“Pembahasan KEM-PPKF Tahun 2026 harus mampu mengantisipasi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan dapat memengaruhi kemampuan APBN dalam menopang pembangunan nasional,” kata Puan dalam forum paripurna.
Di luar sidang, Bambang Haryo Soekartono yang dikenal vokal dalam isu energi dan industri, menyatakan siap mendukung kinerja DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, khususnya di Komisi VII dan Badan Legislasi (Baleg).
“Alhamdulillah, sidang pembukaan berjalan sukses dan lancar. Saya pribadi semakin termotivasi untuk aktif mengikuti sidang-sidang lanjutan, baik di Komisi VII maupun Baleg. Semoga seluruh agenda yang telah dirancang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkap Bambang.
Rapat Paripurna kali ini juga menjadi tanda resmi dimulainya kembali aktivitas legislasi DPR RI pasca masa reses. Lebih dari 290 anggota DPR hadir dalam sidang tersebut, sehingga kuorum terpenuhi sesuai ketentuan Tata Tertib DPR.
Memasuki masa sidang keempat, DPR RI telah menjadwalkan pembahasan berbagai RUU prioritas 2025, di antaranya revisi Undang-Undang Energi, RUU Energi Baru dan Terbarukan, serta RUU Industri Nasional—yang seluruhnya berada dalam lingkup kerja Komisi VII.
