Gresik | klikku.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyiapkan 4 ribu aset daerah untuk disewakan.
Langkah ini ditempuh untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang memangkas jatah bagi hasil provinsi.
“UU baru ini mengubah rasio bagi hasil dari 70 persen untuk provinsi menjadi 30 persen. Dampaknya, potensi pendapatan provinsi bisa turun hingga Rp4 triliun. Karena itu, aset daerah harus jadi mesin PAD baru,” tegas Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen, dalam Forum Kolaborasi Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Gresik, Jumat (1/8/2025).
Sigit menyebut Jatim saat ini memiliki aset senilai Rp61 triliun, termasuk 4.615 bidang tanah strategis. “Aset ini tidak boleh jadi aset tidur. Harus produktif dan memberi nilai tambah bagi ekonomi,” ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi menambahkan, sektor pertanian dinilai punya prospek cerah untuk dikerjasamakan. “Dengan kebutuhan pangan nasional yang meningkat, peluang ini bisa jadi magnet investor,” katanya.
Agar investor tak ragu, Komisi C berkomitmen menjaga integritas dalam setiap kerja sama. Sementara, anggota Komisi C Ahmad Athoillah mendorong OPD lebih proaktif menciptakan iklim investasi yang kondusif dan transparan.
Dukungan juga datang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jatim. Lewat Sistem Point Jatim, investor bisa mengakses peta peluang investasi di 38 kabupaten/kota secara daring, lengkap dengan informasi RTRW, studi kelayakan, hingga kepastian perizinan.
“Semua proyek sudah diverifikasi legal, teknis, dan pasarnya. Jadi, risiko masalah izin bisa ditekan,” jelas Paulina Prasetianti, Sub Koordinator Perencanaan Penanaman Modal.
Dengan gebrakan ini, Pemprov Jatim optimistis PAD tetap terjaga meski jatah bagi hasil dari pusat makin mengecil. @Man
