Hiburan Pelayanan Publik Pemerintahan

Kamis, 28 Agustus 2025 - 11:09 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Isbat Nikah Massal Surabaya Habiskan Rp6,8 M, Tanpa Sentuh APBD

Surabaya | klikku.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan dana Rp6,8 miliar untuk program isbat nikah massal tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaranan itu murni hasil gotong royong dengan pihak swasta, mulai vendor pernikahan hingga perusahaan hiburan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, program ini digelar untuk memastikan semua pernikahan tercatat secara sah oleh negara.

“Membangun Surabaya ini bukan hanya kekuatan wali kota atau pemerintah, tapi semua elemen yang ada. Seperti sekarang, Malik Entertainment dan banyak vendor membantu acara ini. Mereka punya rezeki, lalu dipakai bantu warga yang tidak mampu menikah,” ujarnya, Kamis (28/8/2025).

Eri menekankan, program isbat nikah bakal terus digelar setiap tahun sampai tak ada lagi pernikahan siri di Surabaya.

“Kami akan lakukan sampai tidak ada lagi nikah siri. Karena itu saya harap masyarakat juga mendukung dengan menikah resmi tercatat di KUA,” tegasnya.

Acara yang digelar Rabu (27/8/2025) itu, melibatkan paguyuban pengusaha wedding dan gabungan Makeup Artist (MUA) Surabaya.

Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan seluruh biaya patungan berasal dari penyandang dana swasta.

Tak hanya mendapatkan buku nikah, pasangan yang ikut isbat juga langsung memperoleh dokumen kependudukan lengkap. “KK, KTP, sampai akta kelahiran anak-anak mereka. Semua beres dalam satu paket,” terang Eddy.

Selain itu, calon pengantin lebih dulu mendapat pendampingan psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3APPKB).

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi yang hadir dalam acara itu mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya. Ia menilai program kolaboratif ini bisa jadi contoh nasional.

“Pola seperti ini bisa ditiru daerah lain. Apalagi tidak pakai APBD, tapi dari CSR pelaku usaha. Ini bukti tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya. R3d