Jakarta | klikku.id – Polemik harga dan stok beras yang tak kunjung selesai, kembali jadi sorotan.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan lebih serius menuntaskan masalah ini agar beras tetap tersedia dengan harga terjangkau.
“Polemik soal beras belum beres. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan,” tegas Ketua YLKI Niti Emiliana di Jakarta, Sabtu (6/9/2025).
Menurut Niti, meski Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan stok beras melimpah, faktanya harga di pasar tetap tinggi dan konsumen sulit mendapatkan beras dengan kualitas standar.
“Stok melimpah jangan hanya di gudang. Harus hadir di pasar, mudah diakses, dan harganya sesuai kemampuan masyarakat,” ujarnya.
YLKI mencatat tiga persoalan utama. Pertama, stok beras yang ada belum menyentuh pasar konsumen secara merata. Kedua, harga di ritel modern melonjak drastis, terutama karena beras premium digantikan beras khusus terfortifikasi, yang harganya Rp90 ribu–Rp130 ribu per 5 kilogram.
“Padahal beras khusus tidak punya aturan HET dari pemerintah. Ini dampak kosongnya stok premium dan medium di ritel,” jelas Niti.
Ketiga, harga beras eceran di pasar tradisional juga ikut naik, meski tidak setajam di ritel modern. Kondisi ini menurut YLKI tetap harus diantisipasi agar stok tidak langka dan harga tetap stabil.
YLKI menegaskan hak konsumen harus dijamin: beras tersedia, kualitas sesuai standar, dan harga terjangkau. Untuk itu, YLKI mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog mempercepat distribusi beras SPHP secara masif untuk meredam lonjakan harga.
Selain itu, Kementerian Perdagangan, Bapanas, Satgas Pangan, dan kepolisian didesak mengusut proses distribusi dari hulu hingga hilir.
“Konsumen adalah pelanggan setia beras, karena beras merupakan bahan pokok utama. Maka hak-hak mereka harus dipenuhi,” tegas Niti.
YLKI pun mengingatkan momentum Hari Pelanggan Nasional 2025 sebagai pengingat pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap konsumen beras. R3D
