SURABAYA | klikku.id – Di era Reformasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang makmur hanya dapat tercapai apabila praktik korupsi dapat ditekan bahkan dihapuskan sepenuhnya.
Semangat pemberantasan korupsi inilah yang terus digelorakan oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) di berbagai daerah.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah GNPK Jawa Timur, Rizky Putra Yudhapradana, S.H., menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah positif yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah Jawa Timur.
Menurutnya, hasil koordinasi dan komunikasi yang dilakukan GNPK Jatim dengan sejumlah kantor BPN menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam tata kelola dan pelayanan publik.
“BPN Jawa Timur saat ini sudah banyak berubah dan bertransformasi menjadi lebih baik. Kami melihat adanya semangat baru dalam memberikan pelayanan yang transparan dan profesional kepada masyarakat,”_ ujar Rizky di Surabaya, Jumat (24/10/2025).
Transformasi BPN Menuju Pelayanan Bebas Korupsi
Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang kini berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), telah melakukan berbagai perubahan dan perbaikan signifikan untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bebas pungli dan korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari peningkatan indeks reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, hingga penegasan komitmen antikorupsi.
Capaian dan Perubahan Positif di Lingkungan ATR/BPN:
Peningkatan indeks reformasi birokrasi: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian ATR/BPN terus meningkat, dari 76,58% pada tahun 2022 menjadi 84,02% pada 2024. Bahkan, target untuk tahun 2025 adalah mencapai 90%.
Zona integritas menuju WBK dan WBBM: Kementerian ATR/BPN secara masif membangun Zona Integritas (ZI) di seluruh kantor pertanahan untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hingga akhir 2024, 12 kantor pertanahan telah berhasil mendapatkan predikat WBK.
Digitalisasi layanan pertanahan: Berbagai layanan pertanahan kini tersedia secara elektronik melalui aplikasi Sentuh Tanahku, yang membuat layanan menjadi lebih cepat, transparan, dan meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menjadi celah pungli.
Pembaruan standar operasional: Layanan pertanahan kini tidak lagi menggunakan standar lama dari tahun 2010. Standar operasional baru diterapkan untuk menciptakan pelayanan yang lebih sederhana, akurat, cepat, dan transparan.
Komitmen pencegahan korupsi: Pada awal 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN bersama lembaga lainnya menandatangani komitmen pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi, yang diperkuat dengan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan kanal pengaduan terpadu.
Kolaborasi dengan KPK: Di bawah kepemimpinan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, kementerian secara proaktif menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sistem pengawasan dan menutup potensi celah pungli dalam proses bisnis pertanahan.
Kanal pengaduan terintegrasi: Masyarakat kini dapat melaporkan dugaan penyimpangan melalui kanal pengaduan terpadu, termasuk WhatsApp 0811-1068-0000, serta sistem TUNTAS dan SP4N-LAPOR! yang saling terhubung.
Meskipun telah menunjukkan berbagai kemajuan, perbaikan dan penguatan sistem pengawasan terus dilakukan. Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen BPN untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terbebas dari praktik pungli dan korupsi.
Rizky berharap, capaian positif BPN tersebut dapat menjadi inspirasi bagi instansi pemerintah lainnya untuk terus melakukan inovasi dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Kami di GNPK Jatim siap mendukung dan bersinergi dengan BPN serta instansi lainnya untuk memperkuat gerakan antikorupsi di daerah. Indonesia yang bersih dari korupsi bukan sekadar harapan, tapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama,”_ tegasnya.
Transformasi yang dilakukan BPN Jawa Timur sejalan dengan semangat Reformasi birokrasi nasional, sekaligus menjadi langkah nyata menuju terwujudnya Indonesia yang maju, bersih, dan berkeadilan. Rigi
