SUMEDANG | klikku.id – Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 26–29 Oktober 2025, menjadi ajang penting bagi daerah dalam menyiapkan strategi menghadapi pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan.
Acara yang dihadiri lebih dari 1.100 Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda se-Indonesia itu menghadirkan sejumlah solusi konkret agar Pemda bisa menyusun anggaran 2026 yang lebih efisien, sinkron dengan program pusat, dan berorientasi pada hasil.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, Sekda dan Bappeda memiliki peran vital dalam memastikan arah kebijakan daerah tetap sejalan dengan visi nasional.
“Sekda adalah jantung birokrasi daerah. Ia memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien,” ujar Tito saat membuka rakor.
Dari berbagai daerah, beragam strategi efisiensi mulai diterapkan. Candra, Sekda Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, mengungkap daerahnya berhasil menghemat Rp429,5 miliar dari pemangkasan belanja birokrasi seperti rapat dan perjalanan dinas. Dana itu dialihkan untuk membangun empat bendungan yang akan mengairi 8.000 hektare sawah.
“Ini sejalan dengan program ketahanan pangan nasional dan visi menjadikan Lahat lumbung pangan Sumsel,” kata Candra.
Sementara itu, Kurdi, Sekda Aceh Barat, menyebut rakor ini membuka wawasan baru soal pengelolaan fiskal daerah.
“Kami siap melakukan efisiensi lewat digitalisasi pajak dan pembangunan dapur MBG untuk ketahanan pangan,” ujarnya.
Dari Bali, Gede Suyasa, Sekda Kabupaten Buleleng, menilai rakor di IPDN memberi peta jalan jelas untuk penataan anggaran pascapengalihan TKD.
“Kami akan menyelaraskan program pertanian dan pangan daerah dengan program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG),” tegasnya.
Adapun Fikri Aljauhary, Kepala Bappeda Bengkulu Selatan, menambahkan bahwa daerahnya sudah memiliki fondasi fiskal kuat dengan realisasi pendapatan 80,77 persen dan belanja 73,47 persen, tertinggi secara nasional.
Tito berharap hasil rakor ini menjadi acuan agar seluruh daerah mampu menata anggaran secara presisi dan menangkap peluang program pusat di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. R3d