JAKARTA | klikku.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hery Sudarmanto, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) era Menteri Hanif Dhakiri, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Penetapan ini menambah daftar tersangka kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp53,7 miliar. Sebelumnya, delapan pejabat dan aparatur sipil negara Kemenaker telah lebih dulu dijerat dalam perkara yang sama.
“Benar, saudara HS (Hery Sudarmanto) kami tetapkan sebagai tersangka baru. Penetapan ini berdasarkan kecukupan alat bukti yang telah ditemukan penyidik,” kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
KPK juga tidak menutup kemungkinan untuk memanggil mantan menteri ketenagakerjaan, termasuk Hanif Dhakiri, guna dimintai keterangan apabila ditemukan keterkaitan dengan kasus tersebut.
“Penyidik akan menelusuri semua pihak yang berperan atau menerima aliran dana dari tindak pidana ini. Kami ingin memastikan sejauh mana keterlibatan masing-masing,” ujar Budi.
Kasus pemerasan pengurusan RPTKA di Kemenaker ini disebut berlangsung sejak era Cak Imin (2009–2014), berlanjut pada masa Hanif Dhakiri (2014–2019), hingga periode Ida Fauziyah (2019–2024).
RPTKA merupakan dokumen wajib bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia. Tanpa dokumen itu, izin kerja dan izin tinggal mereka akan terhambat dan bisa terkena denda hingga Rp1 juta per hari. Celah itulah yang diduga dimanfaatkan para tersangka untuk meminta uang kepada para pemohon.
Dari hasil penyidikan, KPK mengungkap para pelaku memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mengatur penerbitan izin RPTKA dengan imbalan tertentu.
Delapan tersangka sebelumnya telah ditahan dalam dua gelombang, yakni 17 Juli dan 24 Juli 2025.
Kini, dengan penetapan Hery Sudarmanto sebagai tersangka kesembilan, KPK memastikan penyidikan akan berlanjut hingga ke pihak-pihak yang lebih tinggi bila ditemukan bukti kuat. R3d