SURABAYA | klikku.id – Peran kampus dalam proses legislasi nasional kian diperkuat. Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) resmi menjalin kerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI, dalam pengujian publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU dan PKS di Gedung Rektorat Unitomo, Kamis (2/4/2026). Kegiatan ini langsug dilanjutkan Focus Group Discussion (FGD) uji konsep perubahan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara.
Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Prof Siti Marwiyah menegaskan pentingnya keterlibatan akademisi dalam merumuskan kebijakan negara.
“Kolaborasi ini menjadi langkah konkret menghadirkan kajian akademis yang kritis dan solutif. Sehingga regulasi memiliki dasar kuat secara yuridis maupun sosiologis,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama ini juga memperkuat peran Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Administrasi, sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyusunan regulasi.
Sementara itu, Kepala Pusat Perancang UU Bidang Polhukam Badan Keahlian DPR RI, Novianto Murti Hantoro, mengapresiasi keterlibatan Unitomo.
“Masukan akademisi sangat kami butuhkan, agar draf perubahan UU PSDN lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika pertahanan saat ini,” katanya.
Diskusi juga menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai akademisi, unsur militer seperti Kodam V/Brawijaya dan Korps Marinir, hingga industri pertahanan dan organisasi sipil.
Fokus pembahasan mengarah pada pasal-pasal krusial dalam UU PSDN, dengan penekanan pada keseimbangan antara penguatan pertahanan negara dan perlindungan hak asasi manusia.
Melalui kolaborasi ini, kedua pihak berharap dapat menghadirkan produk hukum yang lebih berkualitas, berbasis riset, serta responsif terhadap kebutuhan nasional di bidang pertahanan. AMan
