BANGKALAN | klikku.id – Ketua Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB), Taufik Hidayat, angkat bicara terkait keluhan masyarakat mengenai dugaan kualitas beras bantuan pangan yang dinilai tidak layak konsumsi dan telah didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.
Dalam keterangannya kepada Ketua Perkumpulan Jurnalis Bangkalan, Syaiful Anam, Taufik mengaku menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait kondisi beras bantuan yang dinilai mengalami penurunan kualitas.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya mendapat laporan dari masyarakat di Tanah Merah bahwa kualitas beras yang diterima memang jelek dan diduga tidak layak konsumsi. Bahkan ada yang menyampaikan warnanya sudah berubah dan sebagian masyarakat enggan mengonsumsinya,” ujar Taufik.
Menurut alumni Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tersebut, bantuan pangan merupakan program pemerintah yang sangat baik dan harus didukung bersama. Namun, kualitas bantuan yang diterima masyarakat juga harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang terlibat dalam proses distribusi.
Taufik mengungkapkan, sejumlah informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa sebagian perangkat desa bahkan merasa tidak nyaman saat menyalurkan bantuan tersebut karena kondisi beras yang dinilai kurang layak untuk dikonsumsi masyarakat.
“Saya menerima masukan bahwa ada perangkat desa yang merasa tidak enak ketika harus menyalurkan beras tersebut kepada masyarakat. Karena itu perlu dilakukan pengecekan dan verifikasi langsung oleh pihak terkait untuk memastikan kondisi sebenarnya,” katanya.
Sebagai putra asli Kecamatan Tanah Merah, Taufik mengaku banyak menerima keluhan langsung dari masyarakat setempat. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan persoalan serupa juga terjadi di wilayah lain apabila tidak segera dilakukan evaluasi.
Lebih lanjut, Taufik menegaskan bahwa pihak yang harus bertanggung jawab atas kualitas beras bantuan yang disalurkan kepada masyarakat adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam penyediaan dan distribusi beras bantuan.
“Kalau saya, yang pertama menginginkan pihak Bulog bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya bisa berupa penggantian atau penyaluran kembali beras yang sesuai standar. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki hak untuk menerima bantuan pangan yang layak,” tegasnya.
Ia meminta agar penggantian beras yang dikeluhkan masyarakat segera direalisasikan sehingga hak KPM dapat terpenuhi secara utuh.
“Kami menginginkan hak masyarakat dipenuhi kembali. Karena beras yang diterima sebagian masyarakat ini enggan untuk dikonsumsi. Menurut saya harus diganti kembali dengan beras yang layak,” ujarnya.
Taufik juga memberikan peringatan bahwa apabila persoalan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, FKPB akan membahas langkah lanjutan bersama jajaran pengurus organisasi.
“Kalau persoalan ini tidak diselesaikan dan hak masyarakat tidak dipenuhi, kami akan berdiskusi dengan teman-teman pengurus untuk menentukan langkah berikutnya. Bisa melalui audiensi atau langkah lain sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Meski menyampaikan kritik, Taufik menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung program-program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat, termasuk program bantuan pangan. Namun menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, melainkan juga kualitas bantuan yang diterima oleh masyarakat.
“Kami mendukung program pemerintah agar sukses. Tetapi bantuan yang diberikan kepada masyarakat juga harus tepat kualitas, tepat sasaran, dan benar-benar bermanfaat bagi penerimanya,” tandasnya.
Sebelumnya, keluhan terkait dugaan kualitas beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah telah mendapat perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas P2KP menyatakan bahwa laporan masyarakat telah diteruskan kepada Bulog dan proses penggantian beras sedang menunggu kedatangan stok baru.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bulog diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi terkait keluhan masyarakat sekaligus memastikan bantuan pangan yang diterima KPM memenuhi standar mutu dan layak konsumsi.
(Red)
