BANGKALAN | klikku.id – Polemik kualitas beras Bantuan Pangan (Bapang) yang sempat dikeluhkan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tanah Merah kembali membuka ruang evaluasi terhadap tata kelola distribusi bantuan pemerintah. Sorotan tidak hanya tertuju pada kualitas komoditas yang diterima masyarakat, melainkan juga pada aspek pengawasan dan pelibatan unsur lintas sektoral yang selama ini menjadi bagian penting dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan pangan.
Dalam skema distribusi bantuan pangan beras yang selama ini diterapkan pemerintah, penyaluran tidak semata menjadi urusan Bulog dan pemerintah desa. Mekanisme tersebut dirancang melibatkan berbagai unsur mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa sebagai bentuk pengawasan berlapis guna memastikan bantuan sampai kepada penerima dalam kondisi baik, jumlah sesuai, dan tepat sasaran.
Pada level kabupaten, pengawasan melekat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan pangan bersama Perum Bulog. Di tingkat kecamatan, koordinasi umumnya melibatkan unsur Forkopimcam yang terdiri dari Camat, Koramil dan Polsek. Sementara pada tingkat desa, kepala desa beserta perangkat desa bertanggung jawab memastikan bantuan diterima oleh masyarakat sesuai daftar penerima manfaat.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut bukan tanpa alasan. Bantuan pangan merupakan program strategis nasional yang menyangkut hak masyarakat penerima manfaat. Karena itu, distribusinya membutuhkan sistem kontrol yang kuat agar setiap persoalan dapat dideteksi sejak awal sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.
Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya kondisi berbeda saat distribusi bantuan pangan beras ke Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah. Berdasarkan pengakuan anggota Polsek Tanah Merah, institusinya tidak menerima pemberitahuan maupun pelibatan resmi terkait kegiatan distribusi bantuan tersebut.
Bahkan, keberadaan personel kepolisian saat pengiriman beras ke Desa Pettong disebut bukan karena adanya koordinasi formal maupun informal dari penyelenggara distribusi. Kehadiran mereka justru berawal dari inisiatif anggota yang secara kebetulan melihat truk bermuatan beras Bulog melintas di wilayah hukumnya.
Karena menilai kendaraan tersebut membawa logistik pemerintah, anggota kemudian melakukan pengawalan hingga diketahui tujuan pengiriman berada di Desa Pettong.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai implementasi sistem pengawasan distribusi bantuan pangan di tingkat lapangan. Sebab dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pengawasan yang efektif tidak hanya bertujuan menjaga keamanan distribusi, tetapi juga menjadi instrumen mitigasi risiko apabila muncul persoalan kualitas, kekurangan volume, maupun sengketa penerimaan bantuan.
Pengamat kebijakan publik menilai pelibatan unsur Forkopimcam dalam program bantuan sosial merupakan bagian dari prinsip check and balance. Kehadiran aparat keamanan bukan untuk mengambil alih tugas distribusi, melainkan memastikan proses berlangsung transparan dan akuntabel.
Apalagi kasus di Tanah Merah belakangan berkembang menjadi polemik setelah muncul keluhan kualitas beras yang diterima sebagian masyarakat. Dalam situasi seperti itu, keberadaan dokumentasi pengawasan lintas sektor menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi maupun pertanggungjawaban kepada publik.
Secara sistemik, persoalan yang muncul bukan sekadar soal siapa yang hadir atau tidak hadir saat distribusi berlangsung. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh rantai pengawasan berjalan sesuai desain kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Sebab bantuan pangan bukan hanya persoalan penyaluran komoditas, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi masyarakat penerima manfaat.
Karena itu, momentum evaluasi distribusi bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak agar ke depan koordinasi lintas sektor diperkuat, pengawasan dilakukan secara terbuka, dan setiap tahapan distribusi benar-benar melibatkan seluruh unsur yang telah ditetapkan dalam mekanisme penyaluran bantuan pemerintah.
Reporter : #Anam
