BANGKALAN | KLIKKU.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menyiapkan anggaran sebesar Rp600 juta melalui APBD Bangkalan 2026 untuk pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan selama rangkaian pelaksanaan upacara.
Dari total Rp600 juta itu, Rp270 juta dialokasikan khusus untuk kebutuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Sementara Rp330 juta lainnya digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan upacara, seperti dekorasi, konsumsi dan kebutuhan pendukung lainnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bangkalan, Mohammad Yaqub, membenarkan adanya anggaran Rp270 juta untuk kebutuhan Paskibraka.
Menurutnya, anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari seleksi, pelatihan, akomodasi, konsumsi, seragam, kesehatan, transportasi, karantina hingga perlengkapan Paskibraka.
Dari anggaran tersebut, terdapat pula uang saku bagi 72 anggota Paskibraka. Yaqub menjelaskan, uang saku yang diterima anggota Paskibraka sebesar Rp25 ribu per hari selama 17 hari. Uang tersebut ditransfer ke rekening masing-masing anggota.
Jika dihitung berdasarkan angka tersebut, uang saku Rp25 ribu per hari selama 17 hari untuk 72 anggota Paskibraka mencapai sekitar Rp30,6 juta.
Artinya, dari total anggaran Rp270 juta untuk kebutuhan Paskibraka, terdapat komponen uang saku anggota sebesar sekitar Rp30,6 juta berdasarkan perhitungan sederhana dari angka yang disampaikan. Namun, angka tersebut tentu belum menggambarkan keseluruhan penggunaan Rp270 juta karena masih terdapat kebutuhan pelatihan, akomodasi, konsumsi, seragam, kesehatan, transportasi, karantina, perlengkapan, pelatih dan pendamping.
“Anggaran ini hanya untuk kebutuhan Paskibraka, mulai dari biaya seleksi, pelatihan, akomodasi, konsumsi, seragam, kesehatan, transportasi, karantina dan perlengkapan,” ungkap Yaqub, Jumat (21/08/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bangkalan, Moawi Arif, menjelaskan bahwa anggaran Rp330 juta digunakan untuk kebutuhan lain dalam pelaksanaan upacara. Diantaranya untuk dekorasi, konsumsi, pengibaran dan penurunan bendera serta kebutuhan lainnya.
Menurut Moawi, seluruh anggaran tersebut bersumber dari APBD Bangkalan 2026 dan digunakan dengan menyesuaikan rangkaian kegiatan HUT yang merupakan kegiatan wajib. Namun, pada bagian inilah transparansi penggunaan anggaran masih menjadi perhatian.
Sebab, masyarakat baru mendapatkan gambaran dalam bentuk angka besar, yakni Rp600 juta, kemudian dibagi menjadi Rp270 juta untuk Paskibraka dan Rp330 juta untuk kebutuhan lainnya.
Sementara itu, rincian lebih detail mengenai penggunaan Rp330 juta belum dijelaskan secara terbuka. Berapa untuk dekorasi? Berapa untuk konsumsi? Berapa untuk pengibaran dan penurunan bendera? Dan berapa untuk kebutuhan lainnya?
Begitu pula dengan anggaran Rp270 juta untuk Paskibraka. Publik tentu layak mengetahui berapa porsi untuk seleksi, pelatihan, seragam, konsumsi, transportasi, karantina, kesehatan, akomodasi, perlengkapan, pelatih dan pendamping.
Kritik terhadap minimnya rincian tersebut bukan berarti mempersoalkan pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI.
Justru, karena anggaran tersebut berasal dari APBD atau uang masyarakat, maka keterbukaan mengenai penggunaannya menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa pemerintah menganggarkan Rp600 juta.
Masyarakat juga perlu mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa, berapa jumlahnya pada setiap kebutuhan dan bagaimana realisasi akhirnya.
Terlebih ketika terdapat angka Rp25 ribu per hari sebagai uang saku Paskibraka. Angka tersebut mudah dihitung dan dipahami masyarakat. Dari 72 anggota selama 17 hari, nilainya sekitar Rp30,6 juta.
Karena itu, akan lebih baik apabila seluruh komponen dalam anggaran Rp270 juta maupun Rp330 juta juga disampaikan dengan pola yang sama: jelas itemnya, jelas nilainya dan jelas peruntukannya.
Transparansi seperti ini penting agar masyarakat dapat melihat bahwa setiap rupiah APBD benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan pengibaran bendera, tetapi juga tentang bagaimana uang rakyat dikelola secara terbuka, efisien dan dapat diawasi masyarakat.
Dengan rincian yang lebih terbuka, publik Bangkalan tidak hanya mengetahui “Rp600 juta dianggarkan”, tetapi juga dapat memahami secara sederhana “Rp600 juta itu dibelanjakan untuk apa saja.”
#Anam KLIKKU.ID
