Daerah

Rabu, 23 September 2026 - 21:54 WIB

1 hari yang lalu

logo

Dok gambar foto ist KLIKKU.ID ANAM Biro Bangkalan.

Dok gambar foto ist KLIKKU.ID ANAM Biro Bangkalan.

Hadir di Bangkalan Kepala KSPPG Surabaya Soroti Ekosistem MBG Harus Hidupkan Ekonomi Lokal

Bangkalan | KLIKKU.ID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Di balik pelaksanaannya, terdapat ekosistem yang melibatkan yayasan mitra, SPPG, tenaga kerja, pelaku usaha lokal, pemerintah hingga masyarakat penerima manfaat.

Pandangan tersebut disampaikan Kusmayanti, Kepala KSPPG Surabaya, saat berada di Bangkalan. Ia menyampaikan sejumlah catatan sekaligus harapan agar pelaksanaan program MBG ke depan dapat berjalan semakin baik.

Menurut Kusmayanti, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat. Program tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja, melibatkan pelaku ekonomi lokal serta mendorong perputaran perekonomian di daerah.

“Program MBG itu bukan cuma sekadar program memberikan makan. Ada ekosistem yang harus dibangun,” ujar Kusmayanti.

Ia menjelaskan, ekosistem tersebut mencakup penyerapan tenaga kerja, pelibatan ekonomi lokal hingga upaya menciptakan perputaran perekonomian daerah.

Namun, menurutnya, seluruh unsur tersebut hanya dapat berjalan apabila masing-masing pihak saling terhubung, mendukung dan memahami peran serta kewajibannya.

Kusmayanti juga menekankan pentingnya hubungan yang komunikatif dan harmonis antara yayasan mitra sebagai pihak investor SPPG dengan Kepala SPPG.

“Dari yayasan mitra sebagai pihak investor SPPG dengan Kepala SPPG itu harus bersatu, harus komunikatif, harus harmonis, harus mencari solusi,” katanya.

Ia juga mengingatkan setiap unsur yang terlibat agar menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Pihak pengelola diminta memastikan kewajibannya terpenuhi, termasuk dalam penyediaan bahan makanan yang berkualitas.

Sementara itu, tenaga pelaksana di SPPG diharapkan menjalankan kinerja secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari sisi pemerintah, dukungan terhadap pelaksanaan program juga dinilai penting. Sedangkan masyarakat sebagai penerima manfaat diberikan ruang untuk menyampaikan sikap apabila memang tidak bersedia menerima program MBG.

“Kalau memang tidak bersedia menerima program MBG, ya sudah, sampaikan tidak bersedia. Tapi jangan dihujat programnya,” ujar Kusmayanti.

Sebaliknya, bagi masyarakat yang menerima program tersebut namun menemukan persoalan, Kusmayanti mendorong agar kritik tetap disampaikan secara bijak dan melalui mekanisme yang sesuai.

“Kalau memang ada sesuatu yang perlu dikritisi, kritisi dengan bijak, dengan cara-cara dan prosedural,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kusmayanti juga memberikan penjelasan mengenai persoalan sejumlah menu makanan yang sebelumnya disebut memiliki pembatasan dalam pelaksanaan MBG.

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa bahan atau menu tertentu secara mutlak dilarang.

Menurutnya, terdapat jenis menu yang memiliki potensi risiko lebih tinggi dalam proses produksi maupun distribusi. Beberapa menu juga dinilai memiliki potensi memicu alergi sehingga membutuhkan perhatian dan kehati-hatian lebih dalam pengolahannya.

“Bukan masalah karena itu dilarang, tapi memastikan bahwa menu yang kita bisa olah, menu yang memang bisa memiliki keawetan yang lebih lama,” jelasnya.

Kusmayanti menambahkan, ketentuan mengenai menu tersebut masih dalam proses kajian dan penyempurnaan petunjuk teknis (juknis).

“Kalau pun dikatakan tidak boleh, juga belum ada aturannya. Sekarang kan sementara dikaji ulang dalam juknisnya,” ungkapnya.

Ia berharap hasil kajian tersebut nantinya dapat memberikan kejelasan bagi seluruh pelaksana SPPG mengenai jenis menu yang dapat digunakan, termasuk pertimbangan keamanan pangan dan risiko dalam proses produksi.

Dengan demikian, pengelolaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga memastikan seluruh mata rantai program berjalan secara aman, tertib, profesional dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Kusmayanti menegaskan bahwa komunikasi dan sinergi antarpihak menjadi salah satu kunci agar berbagai persoalan dalam pelaksanaan program dapat diselesaikan secara bersama-sama, bukan justru menjadi sumber persoalan baru.

#Anam KLIKKU.ID

47

Baca Lainnya