JAKARTA | KLIKKU.ID — Kiprah Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dalam mengawal persoalan pemasyarakatan dan mendorong penguatan budaya literasi mendapat perhatian dari Jaringan Alumni Muda HMI (JAM-HMI) dan Aliansi Madura Asli (AMAS).
Sorotan tersebut muncul di tengah agenda Komisi XIII DPR RI menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait fasilitas berstandar mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.
Pada Senin (28/9/2026), Komisi XIII menggelar rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kalapas Cibinong nonaktif. Ombudsman yang sebelumnya menjadi bagian dari agenda pembahasan tidak hadir dalam rapat tersebut. Willy kemudian membuka rapat setelah memastikan kuorum terpenuhi dan agenda dilanjutkan dengan meminta penjelasan dari pihak Ditjenpas.
Sikap tersebut menjadi bagian dari perhatian JAM-HMI dan AMAS terhadap bagaimana fungsi pengawasan parlemen dijalankan ketika terdapat persoalan serius dalam tata kelola pemasyarakatan.
Sebelumnya, Komisi XIII juga telah menyatakan akan memanggil pejabat terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong sekaligus mencari langkah perbaikan.
Dalam sejumlah pernyataannya, Willy juga menyoroti pentingnya perubahan pendekatan dalam sistem pemasyarakatan. Persoalan lapas tidak semata berkaitan dengan keberadaan warga binaan di balik tembok, tetapi juga bagaimana proses pembinaan, pendidikan, kesehatan dan reintegrasi sosial dapat berjalan.
Perhatian terhadap literasi menjadi salah satu bagian yang terlihat dari aktivitas Willy. Pada 25 September 2026, ia menyerahkan 250 buku bacaan kepada Perpustakaan Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mendorong budaya membaca dan menulis sebagai instrumen pembinaan warga binaan.
Bagi JAM-HMI, perhatian terhadap literasi tersebut memiliki kaitan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Koordinator Pimpinan Nasional JAM-HMI, Abdullah Amas, menyebut Willy sebagai figur yang menurut pandangannya memiliki perhatian terhadap penguatan budaya literasi.
“Pak Willy sosok yang ingin akal-akal raksasa terbangun di manapun dengan memperkuat budaya literasi, ini patut diapresiasi,” tegas Amas.
Menurut Amas, literasi tidak semestinya berhenti pada ruang pendidikan formal. Budaya membaca, menulis dan berpikir kritis, menurutnya, dapat menjadi bagian dari proses membangun kesadaran masyarakat, termasuk di lingkungan pemasyarakatan.
Sementara itu, Plh Ketua Umum Aliansi Madura Asli (AMAS), Kiki Mufida, turut memberikan apresiasi terhadap kiprah Willy Aditya sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Madura.
Kiki menilai keberadaan Willy di Senayan menjadi salah satu representasi putra daerah yang membawa isu literasi dan kebudayaan ke ruang politik nasional.
“Madura telah memberikan yang terbaik dengan menghadirkan sosok DPR-RI berkualitas. Terima kasih kepada warga Madura dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang telah memberikan putra terbaik bangsa yang peduli akan dunia literasi di Senayan,” ujar Kiki.
Ia menyebut perhatian terhadap literasi sebagai salah satu aspek yang menurutnya penting dalam membangun peradaban bangsa.
Pandangan Kiki tersebut merupakan apresiasi dari AMAS terhadap kiprah Willy, sementara posisi dan kebijakan Willy sendiri tetap berada dalam ruang kerja kelembagaan DPR RI, khususnya Komisi XIII yang membidangi antara lain pemasyarakatan.
Rangkaian peristiwa di Komisi XIII dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa isu pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pengawasan terhadap fasilitas dan tata kelola lapas.
Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong menjadi salah satu persoalan yang kini ditindaklanjuti Komisi XIII. Di sisi lain, perhatian terhadap literasi di lingkungan lapas memperlihatkan dimensi lain dari pembinaan warga binaan.
Bagi JAM-HMI dan AMAS, dua ruang tersebut menjadi bagian dari diskursus yang lebih luas mengenai peran lembaga negara dalam memastikan pemasyarakatan berjalan sesuai tujuan pembinaan, sekaligus membuka ruang tumbuh bagi manusia yang sedang menjalani masa pidana.
Dengan demikian, perhatian terhadap pengawasan, pembinaan, literasi dan kemanusiaan menjadi isu yang terus berkembang di ruang publik, seiring upaya Komisi XIII mendalami berbagai persoalan dalam tata kelola pemasyarakatan.
#KLIKKU.ID ANAM
