Pemerintahan Pendidikan

Jumat, 2 Oktober 2026 - 15:38 WIB

15 jam yang lalu

logo

Bahas RUU Perampasan Aset, Ahmad Dhani Gelar Dialog Publik di Unitomo

SURABAYA | klikku.id – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menyerap aspirasi masyarakat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam dialog kebangsaan di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Jumat (2/10/2026).

Dialog bertajuk “Serap Aspirasi Publik: Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih” tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta kekhawatiran terkait regulasi yang dibahas untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Rektor Unitomo, Prof. Siti Marwiyah, mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membuka ruang dialog mengenai persoalan kebangsaan. Kampus, menurut dia, tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga tempat bertemunya akademisi, masyarakat, dan pengambil kebijakan.

“Kami berharap dialog ini menjadi ruang pertukaran gagasan yang konstruktif. Perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap persoalan bangsa, termasuk dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi,” ujar Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut.

Sementara itu, Ahmad Dhani menilai penyerapan aspirasi diperlukan agar pembahasan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat turut mempertimbangkan pandangan publik.

“Saya datang ke Unitomo untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Undang-Undang Perampasan Aset merupakan isu penting, sehingga publik perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan, masukan, maupun kekhawatirannya,” katanya.

Dalam dialog tersebut, Ahmad Dhani juga membuka diskusi mengenai arah pemberantasan korupsi dan kebutuhan menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum.

Melalui kegiatan ini, Unitomo menegaskan peran kampus sebagai ruang partisipasi publik dalam membahas isu kebangsaan. Masukan yang dihimpun diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penyerapan aspirasi terkait agenda legislasi di tingkat nasional. AM@n


 

9

Baca Lainnya