BANGKALAN | KLIKKU.ID – Dugaan pungutan sebesar Rp500.000 dalam proses pengurusan kenaikan pangkat tenaga kesehatan (Nakes) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan sejumlah Puskesmas Kabupaten Bangkalan mulai mendapat perhatian serius Inspektorat setempat.
Inspektorat Kabupaten Bangkalan memastikan telah mengambil langkah awal dengan memerintahkan Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) untuk mempelajari dan menelusuri persoalan tersebut melalui mekanisme pengawasan internal pemerintah.
Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Ahmat Hafid, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan instruksi kepada Irbansus guna mendalami permintaan penanganan dari Dinkes Bangkalan terkait persoalan tersebut.
“Untuk menjaga birokrasi yang bersih dan berintegritas, terkait masalah ini sudah kami perintahkan Irbansus untuk mempelajari dan menelusuri permintaan Dinkes. Penanganan dari APIP selanjutnya baru ditentukan apakah dengan PDTT atau dengan Riksus,” demikian keterangan Hafid kepada KLIKKU.ID, Selasa (10/11/2026).
Dalam perkembangan terbaru, saat kembali dikonfirmasi KLIKKU.ID pada Jumat (13/11/2026), Hafid menyatakan proses penelusuran awal oleh Inspektorat masih berlangsung. “Masih berjalan penelusuran awal, Mas,” jawabnya singkat.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat belum menetapkan bentuk pemeriksaan lanjutan, apakah melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau Pemeriksaan Khusus (Riksus).
Klarifikasi Dinkes: Tidak Ada Kebijakan Resmi Pungutan. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, dr. Nunuk Kristiani, Sp.Rad (K), telah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kebijakan resmi di lingkungan Dinkes yang mewajibkan pembayaran Rp500.000 dalam proses pengurusan kenaikan pangkat tenaga kesehatan.
Dinkes juga menyampaikan akan melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengawasan.
Isu tersebut mencuat setelah beredarnya informasi dugaan pungutan terhadap tenaga kesehatan yang tengah menjalani proses kenaikan pangkat. Salah satu informasi awal menyebut adanya lima tenaga kesehatan dari Puskesmas Tanah Merah yang mengikuti proses tersebut.
Publik Menunggu Kepastian Hasil Pengawasan. Di tengah bergulirnya penelusuran awal, publik kini menunggu sejauh mana Inspektorat akan mendalami persoalan tersebut, termasuk menelusuri alur administrasi kenaikan pangkat, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya permintaan maupun penerimaan uang di luar ketentuan resmi.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat tentu berharap Inspektorat dapat menindaklanjutinya sesuai tugas dan kewenangan APIP, termasuk mempertimbangkan koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Transparansi perkembangan penanganan juga menjadi penting agar persoalan ini tidak berhenti sebatas klarifikasi institusi maupun penelusuran administratif.
Sebab, proses kenaikan pangkat ASN merupakan bagian dari pelayanan administrasi kepegawaian yang semestinya berjalan berdasarkan ketentuan, tanpa dibebani pungutan di luar aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, Inspektorat Bangkalan masih melakukan penelusuran awal. Belum ada kesimpulan resmi mengenai benar atau tidaknya dugaan pungutan tersebut maupun pihak yang bertanggung jawab.
#KLIKKU.ID Anam
