BANGKALAN | KLIKKU.ID – Kemampuan dan profesionalitas jajaran pejabat Inspektorat Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu harapan penting dalam mengungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli) sebesar Rp500 ribu yang dikaitkan dengan proses kenaikan pangkat atau jenjang jabatan tenaga kesehatan (nakes) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.
Optimisme tersebut disampaikan Syaiful Anam, Ketua Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (Pejalan). Menurutnya, Inspektorat memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi), kapasitas kelembagaan, serta dukungan sumber daya manusia (SDM) yang semestinya dapat dioptimalkan untuk menelusuri persoalan tersebut secara profesional dan objektif.
Anam menilai, persoalan dugaan pungli ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui klarifikasi bahwa tidak ada kebijakan resmi yang mengatur pembayaran Rp500 ribu dalam proses kenaikan pangkat nakes.
Lebih dari itu, diperlukan pendalaman untuk memastikan dari mana munculnya nominal tersebut, siapa yang diduga meminta atau menerima uang, serta apakah terdapat praktik penyimpangan kewenangan dalam proses administrasi kepegawaian.
“Secara kelembagaan, kami optimistis Inspektorat Bangkalan memiliki kemampuan untuk mengungkap persoalan ini. Apalagi, fungsi pengawasan internal pemerintah tidak hanya sebatas memeriksa administrasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan, pengusutan, evaluasi, dan penelusuran terhadap indikasi penyimpangan,” ujar Anam.
Menurutnya, Inspektorat memiliki instrumen pengawasan melalui audit kepatuhan, pemeriksaan khusus, audit investigatif, hingga evaluasi sistem pengendalian internal. Seluruh instrumen tersebut dapat menjadi modal penting untuk menguji kebenaran informasi dugaan pungutan yang berkembang di kalangan tenaga kesehatan.
Anam juga berpandangan bahwa kualitas SDM jajaran pejabat Inspektorat, mulai dari pimpinan, inspektur pembantu wilayah, hingga auditor dan pejabat fungsional pengawasan, harus mampu diterjemahkan menjadi langkah pemeriksaan yang terukur dan menghasilkan kejelasan.
“Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada pengumpulan keterangan atau klarifikasi normatif. Kami berharap ada pemeriksaan yang benar-benar menyentuh substansi persoalan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan kewenangan jabatan untuk meminta imbalan tertentu,” tegasnya.
Jangan Berhenti pada Klarifikasi, Telusuri Fakta. Lebih lanjut, Anam menekankan bahwa apabila benar terdapat pungutan Rp500 ribu tanpa dasar hukum dalam proses kenaikan pangkat nakes, maka persoalan tersebut merupakan sesuatu yang serius.
Sebab, tenaga kesehatan yang semestinya memperoleh hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan justru tidak boleh dibebani pungutan tidak resmi oleh pihak mana pun.
Menurutnya, pemeriksaan Inspektorat perlu diarahkan pada beberapa aspek mendasar, mulai dari legalitas pungutan, mekanisme pengusulan kenaikan pangkat, keterlibatan pihak-pihak terkait, hingga kemungkinan adanya korban lain yang mengalami praktik serupa.
“Kalau memang tidak ada kebijakan resmi dari Dinas Kesehatan, tentu harus dicari tahu siapa yang memunculkan nominal Rp500 ribu tersebut. Apakah ada oknum, perantara, atau pihak tertentu yang diduga mengambil keuntungan dari proses administrasi kepegawaian? Ini yang perlu dijawab melalui pemeriksaan,” ungkapnya.
Anam juga berharap Inspektorat memberikan ruang pengaduan yang aman bagi tenaga kesehatan yang mengetahui, mengalami, maupun memiliki bukti terkait dugaan pungutan tersebut. Perlindungan identitas pelapor menjadi penting agar mereka tidak merasa terintimidasi atau khawatir terhadap konsekuensi dalam perjalanan kariernya.
Ujian Profesionalitas dan Integritas Pengawasan Internal. Bagi Anam, penanganan dugaan pungli tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menunjukkan kualitas pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Ia menilai, Inspektorat memiliki posisi strategis dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, khususnya ketika muncul dugaan penyimpangan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran administratif, Inspektorat diharapkan memberikan rekomendasi perbaikan serta tindakan sesuai kewenangannya. Namun, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya perlu dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Harapan kami, jajaran Inspektorat mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya. Jangan melihat siapa yang diperiksa, tetapi lihat fakta dan bukti yang ditemukan. Jika memang tidak terbukti, sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, harus ada tindak lanjut yang jelas,” tandasnya.
Anam menegaskan, optimisme Pejalan terhadap kemampuan Inspektorat bukan berarti mendahului hasil pemeriksaan ataupun menyimpulkan adanya pihak yang bersalah. Sebaliknya, optimisme tersebut merupakan bentuk kepercayaan terhadap kapasitas kelembagaan pengawasan internal pemerintah daerah.
Ia berharap hasil penanganan persoalan ini nantinya dapat memberikan kepastian, sekaligus menjadi pembelajaran agar pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan kesehatan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar.
“Inspektorat memiliki tupoksi dan SDM pengawasan. Kami percaya kemampuan itu dapat dioptimalkan untuk mengungkap persoalan ini secara terang. Pada akhirnya, yang dibutuhkan publik bukan sekadar janji penanganan, melainkan hasil pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Anam.
#KLIKKU.ID – Red
