SURABAYA | klikku.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para bupati dan wali kota turun langsung memantau harga kebutuhan pokok di pasar guna mengantisipasi lonjakan permintaan dan potensi gangguan pasokan.
Arahan tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jatim di Hotel Trans Surabaya, 18 November 2026.
Pertemuan yang melibatkan Bank Indonesia, OJK, Pemprov Jatim, 38 pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan itu juga membahas penguatan digitalisasi pemerintahan serta perluasan akses pembiayaan sektor produktif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menyebut ekonomi Jatim masih menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan III 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, inflasi Oktober tercatat 3,09 persen (yoy).
Meski relatif terkendali, Ibrahim mengingatkan sejumlah risiko menjelang Nataru. Di antaranya peningkatan permintaan musiman, potensi gangguan pasokan akibat El Nino, serta kenaikan harga komoditas global.
Karena itu, pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, perlu diperkuat.
Khofifah juga mendorong optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD), termasuk melalui misi dagang, untuk mengatasi ketimpangan pasokan dan disparitas harga.
Di sisi lain, digitalisasi pemerintahan Jatim mencatat capaian positif. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mencapai 98,25 persen pada semester I 2026. Jatim juga meraih penghargaan TP2DD Terbaik 2026 tingkat provinsi kawasan Jawa-Bali.
Sementara itu, Plt Kepala OJK Jawa Timur Horas V.M. Tarihoran, menekankan pentingnya perluasan pembiayaan produktif bagi masyarakat dan UMKM. Hingga Oktober 2026, TPAKD telah terbentuk di tingkat provinsi dan seluruh 38 kabupaten/kota.
Ke depan, sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, dan industri jasa keuangan diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat kemandirian fiskal, serta memperluas akses keuangan bagi sektor produktif. AM@n
