Ekonomi Bisnis Pemerintahan

Jumat, 20 November 2026 - 10:38 WIB

3 hari yang lalu

logo

Ancaman El Nino dan Lonjakan Kebutuhan MBG, Pasokan Pangan Jawa Dipetakan

YOGYAKARTA | klikku.id – Ancaman El Nino dan meningkatnya kebutuhan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat pemetaan pasokan pangan di Pulau Jawa.

Akurasi data produksi, konsumsi, hingga perdagangan antarwilayah menjadi perhatian untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan dan gejolak harga.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa 2026 di Yogyakarta, 13 November. Forum yang melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BI, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan akademisi itu menjadi bagian dari penguatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Penguatan neraca pangan diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran lebih akurat mengenai ketersediaan, kebutuhan, serta pergerakan komoditas pangan. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar menentukan wilayah surplus dan defisit sekaligus merancang intervensi.

Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan Muhamad Mawardi mendorong penerapan konsep Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi. Integrasi data produksi, stok, konsumsi, harga, serta perdagangan antarwilayah perlu disertai pemetaan sentra produksi dan jalur distribusi. Hasilnya harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di daerah prioritas.

Tantangan semakin besar seiring kebutuhan pangan program MBG. Inspektur Utama Badan Gizi Nasional Gustanty Dian Fitrilia menyebut wilayah Jawa memiliki 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 35,19 juta penerima manfaat.

BGN telah menyusun estimasi kebutuhan pangan berdasarkan data harian SPPG melalui Sistem Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). Integrasi data dan pengembangan sistem peringatan dini juga diusulkan untuk mengantisipasi ketidakseimbangan pasokan.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan lima agenda penguatan, mulai dari menjadikan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini, membentuk tim penyusun di setiap daerah, mengintegrasikan data digital, menyempurnakan metodologi penghitungan, hingga memperluas pencatatan arus perdagangan komoditas pangan.

Melalui langkah tersebut, BI dan pemerintah berharap kebijakan pengendalian inflasi serta ketahanan pangan di Jawa dapat dilakukan lebih tepat sasaran. AM@n


 

30

Baca Lainnya