Jakarta | klikku.net — Dinilai berdampak baik dalam pelaksanaan program pemerintah pusat di desa H. Syafiuddin S.Sos Anggota Komisi V DPR RI FPKB Dapil XI Madura Jawa Timur mendukung aspirasi Asosiasi Kepala Desa (AKD) dengan meminta Kemendes untuk tidak hanya mengusulkan namun juga memonitoring padan Kemendagri hingga menjadi suatu kesepakatan di pemerintah pusat.
Penyampaian itu langsung dikemukakan dihadapan Kemendes (Kementerian Desa) saat momen pelaksanaan RDP (Rapat Dengar Pendapat) di Ruang Rapat komisi V DPR RI pada Rabu (24/08) kemarin.
“Pertama kepada bapak Metri Desa cuman sedikit ada aspirasi, dan ini sudah menjadi aspirasi kuat dari teman-teman Asosiasi Kepala Desa (AKD) terkait dengan masa jabatan kepala desa yang diusulkan dari tiga periode menjadi dua periode namun dengan jabatan sembilan tahun, tentunya ini adalah aspirasi yang menurut saya bagus, karena memang pemerintahan desa ini adalah ujung tombak dalam pembangunan di Indonesia ini,” ujar H. Syafi sapaan DPR RI Fraksi PKB Dapil XI Madura Jawa Timur tersebut.
Menurutnya dengan landasan pertimbangan bahwa pelaksanaan masa waktu jabatan Kepala Desa tiga periode setiap satu periode lima tahun diadakan pemilihan kepala desa itu dinilai terlalu cepat dengan dampak konflik yang dialami.
“Itu tentunya juga tidak bagus karena ada konflik-konflik yang tidak sama seperti pemilihan bupati, pemilihan legislatif, karena sangat besar sekali konfliknya, karena masa jabatan enam tahun ini kadang-kadang perseteruan antara calon kepala desa terpilih dan kepala desa yang kalah ini masih belum selesai,” kata Syafiudin politisi asal Bangkalan tersebut menjelaskan.
Baca juga : AKD Jawa Timur Melalui Revisi UU Desa Usulkan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa
“Setelah itu baru ada pemilihan kepala desa lagi nanti, kalau seumpama sembilan tahun maka ini juga tentunya ini didalam mengawal program-program dari pemerintahan pusat yang dialirkan ke pemerintahan desa ini sangat bagus, jadi saya berharap Kementrian Desa (Kemendes) tidak hanya mengusulkan kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) namun tentunya tetap monitoring dan mengawal bagaimana usulan ini, ini menjadi sebuah kesepakatan di pemerintah pusat,” ujar H. Syafi menerangkan.
Dalam momen itu H Syafi juga mengapresiasi terhadap Kementrian Desa karena direalisasi pada anggaran tahun dua ribu dua puluh dua ini per Agustus 2022 ini dirinya menilai lebih bagus saat dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun dua ribu dua puluh satu kemarin, “Ini saya pribadi apresiasi,” katanya menegaskan.
Reporter : Anam
