Daerah Kasuistika Pemerintahan Peristiwa Politik

Senin, 27 Maret 2023 - 18:30 WIB

4 tahun yang lalu

logo

DPP Pakis audiensi pejabat Pemkab Bangkalan.
Foto : Anam Klikku Dok.

DPP Pakis audiensi pejabat Pemkab Bangkalan. Foto : Anam Klikku Dok.

Ada Dugaan Riski Supriyadi Melanggar Perbub Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 Dalam Tahapan Persyaratan Pilkades Serentak

Bangkalan | klikku.net — Kini tahapan Pilkades serentak Tahun 2023 wilayah Kabupaten Bangkalan sedang dalam tahapan penetapan Cakades yang akan berlaga pada (03/05) mendatang. Pada tahapan itu di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar yang merupakan salah satu desa dari 149 desa yang mengikuti pilkades serentak menemukan dugaan Bacakades melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Dugaan pelanggaran aturan itu diungkapkan oleh DPP Pakis seusai menggelar audiensi pada pejabat Pemda Bangkalan yang juga diikuti langsung oleh perwakilan TFPKD. Berikut konten pernyataan sikap DPP Pakis paska menggelar audiensi tersebut.

PENYATAAN SIKAP…!!!

HASIL AUDIENSI LEMBAGA PAKIS BERSAMA DENGAN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA) SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KABUPATEN BANGKALAN ISMET EFENDI DAN SEKRETARIS TIM FASILITASI PEMILIHAN KEPALA DESA (TFPKD) KABUPATEN BANGKALAN RUDIYANTO

NOMOR 030/DPP/PS-PAKIS/III/2023

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Salam silaturrahim, teriring do’a kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya, serta dimudahkan dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin.

Sehubungan tanggal 24 Maret 2023 Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Morombuh memberikan tanggapan dan jawaban tertulis dengan nomor surat 141/10/P2KD/III/2023.

Berdasarkan surat tanggapan dan jawaban tertulis dari P2KD Desa Morombuh, maka Dewan Pimpinan Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis mengambil pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pedoman tahapan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 pelaksanaan panitia mengumumkan hasil penelitian kelengkapan berkas kepada masyarakat dan masukan masyarakat dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 17 Maret 2023. Maka tidak ada lagi berkas susulan atau penambahan berkas administrasi sesuai dengan Pedoman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Bangkalan Tahun 2023.

2. Bahwa saudara Zainul apabila sudah mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Morombuh dan Perangkat Desa Morombuh sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Morombuh, kapan pelaksanaan pengunduran diri tersebut? Bagaimana administrasi pengunduran diri dari saudara Zainul?.

3. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (SK BPD) Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Nomor: 141/01/433.311.5/BPD/2022 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan terdapat unsur panitia Pemilihan Kepala Desa bernama Zainul Jabatan Bendahara Alamat Kampung Morombuh, Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan tertanggal 14 September 2022 ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Morombuh bernama Ismail.

4. Bahwa terpilihnya panitia pemilihan Kepala Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Nomor: 141/01/433.311.5/BPD/2022 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan diduga tidak pernah ada rapat ulang lagi BPD dan disaksikan oleh masyarakat Desa Morombuh adanya pelaksanaan penggantian anggota panitia pemilihan yang dilakukan secara mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Selain itu, Zainul berdasarkan petunjuk papan nama di Balai Desa menjabat Kaur Keuangan Desa Morombuh.

5. Bahwa atas nama Riski Supriyadi sudah terang benderang adanya pengakuan oleh P2KD Desa Morombuh adalah sebagai Tenaga Kontrak di Puskesmas Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Secara aturan Riski Supriyadi telah bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, yang berbunyi:

(1) Tenaga non PNS dengan sumber pendapatannya dari APBD dan/atau APBN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.

(2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan dalam berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

6. Bahwa atas nama Riski Supriyadi sudah terang benderang berdasarkan Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Morombuh Nomor: 141/02/P2KD/III/2023 sesuai dengan Pengalaman Bekerja sebagai Perangkat Desa yaitu menjabat Sekretaris Desa.

7. Bahwa Riski Supriyadi sudah rangkap jabatan, selain menjadi Tenaga Kontrak BLUD di Puskesmas Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan juga menjabat Sekretaris Desa. Riski Supriyadi sudah terang benderang melanggar Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

8. Bahwa Riski Supriyadi lebih jelas, sadar dan sengaja telah melanggar Pasal 28 huruf O Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa dilarang:

Memiliki ikatan kerja baik dengan instansi swasta maupun instansi pemerintah.

9. Bahwa berdasarkan hasil audiensi hari ini Senin, 27 Maret 2023 Plt Bupati Bangkalan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bangkalan Ismet Efendi dan Sekretaris Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) Kabupaten Bangkalan Rudiyanto bersama Dewan Pimpinan Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (DPP PAKIS) menyepakati akan membuka data terkait Zainul dan Riski Supriyadi untuk surat pengunduran diri dan surat izin tertulis dari Kepala Puskesmas Burneh dan Kepala Desa pada hari Selasa pukul 12.00 WIB, tanggal 28 Maret 2023 di Sekretariat TFPKD Kabupaten Bangkalan.

10. Bahwa DPP PAKIS meminta kepada TFPKD Kabupaten Bangkalan untuk bersikap netral, independen, imparsial, objektif, jujur dan adil dalam melaksanakan tugas menjadi TFPKD Kabupaten Bangkalan.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamit Tharieq

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bangkalan, 27 Maret 2023

Ketua Umum

 

ABDURROHMAN TOHIR

NIA.003.2019.06.06


Editor : Anam

768

Baca Lainnya