Bangkalan | klikku.id – Kini Waka Ketum LSM Gerakan Rakyat Bangkalan Sejahtera (GARABS), Hasan menyoroti rendahnya serapan dana DBHCHT Tahun Anggaran 2025 di tubuh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP2KP) Kabupaten Bangkalan.
Menurutnya, dari total anggaran Rp 1,6 miliar, hingga akhir Juli 2025 serapan baru mencapai 1,74 persen atau sekitar Rp 4,7 juta. Angka ini dianggap ironis, mengingat DBHCHT seharusnya menjadi instrumen penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani tembakau di Bangkalan.
“Kami melihat serapan yang masih di bawah dua persen hingga memasuki triwulan ketiga sangat memprihatinkan. Padahal, masyarakat menunggu manfaat nyata dari dana DBHCHT, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujar Hasan.
Ia menilai program yang diusung, seperti pengeboran sumur bor senilai sekitar Rp 115 juta per titik untuk enam kelompok tani, mestinya bisa berjalan lebih cepat jika perencanaan dan pengadaan dilakukan dengan baik. Namun, adanya perubahan sistem pengadaan dari e-Katalog ke pengadaan langsung serta pergantian kepala dinas membuat realisasi anggaran tersendat.
“Kendala administratif tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghambat hak rakyat. Petani membutuhkan akses air bersih untuk lahan mereka, dan itu sudah seharusnya diprioritaskan,” tambahnya.
GARABS juga mengingatkan agar distribusi program lebih merata, sehingga kelompok tani yang sebelumnya sudah mendapat bantuan tidak lagi menjadi penerima tahun ini. Menurut Hasan transparansi dan pemerataan adalah kunci agar DBHCHT benar-benar memberi dampak positif.
“Kami akan terus mengawal penggunaan DBHCHT di Bangkalan. Jangan sampai dana miliaran rupiah hanya menjadi formalitas tanpa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
(Hanif)
