Ekonomi Bisnis Peristiwa

Rabu, 24 September 2025 - 20:29 WIB

7 bulan yang lalu

logo

Distribusi Beras SPHP Jatim Baru 25 Persen, Khofifah Ingatkan Bulog Percepat Penyaluran

Surabaya | klikku.id – Distribusi beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jawa Timur masih jauh dari target.

Data terbaru per 22 September 2025 menunjukkan penyaluran baru mencapai 47,56 juta kilogram, atau sekitar 25,07 persen dari target tahunan 189,74 juta kilogram.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai kondisi itu mengindikasikan adanya masalah serius dalam sistem distribusi beras, meski produksi di Jatim justru melimpah.

“Hingga September 2025 produksi gabah kering giling di Jatim mencapai 8,82 juta ton, setara 5,1 juta ton beras. Sementara kebutuhan beras Jatim hanya 3,43 juta ton. Artinya ada surplus sekitar 1,67 juta ton,” ujarnya, Rabu (24/9).

Namun, kelebihan produksi itu tidak otomatis membuat harga dan pasokan di pasar stabil. Khofifah mengingatkan seluruh pihak terkait mulai Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, hingga pemda kabupaten/kota untuk mempercepat penyaluran beras SPHP.

Mekanisme penyaluran, lanjutnya, harus digencarkan melalui pedagang pengecer, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Outlet Pangan Binaan, Rumah Pangan Kita, serta toko modern non-grosir.

Selain itu, Khofifah mendorong pemanfaatan aplikasi Klik SPHP agar distribusi lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan.

“Distribusi tidak boleh tersendat. Surplus beras harus dirasakan masyarakat lewat harga yang stabil dan pasokan yang merata,” tegasnya.

Untuk mengatasi kendala distribusi, Pemprov Jatim bersama Kementerian Pertanian juga menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 828 titik se-Jatim.

Lokasinya tersebar di 222 kantor kecamatan, 212 Koramil, 378 kantor Polsek, serta 16 titik lain. Masing-masing titik dialokasikan kuantum 3 ton beras dari inisiatif Perum Bulog Kanwil Jatim.

Program tersebut, menurut Khofifah, tidak hanya menambah ketersediaan beras di lapangan, tapi juga menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tetap terjangkau.

“Kuncinya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Bulog. Dengan kebersamaan, keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat bisa diwujudkan,” tandasnya. R3D


 

76

Baca Lainnya