Jakarta | klikku.id – Pemerintah memastikan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung tidak akan kembali membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, beban utang proyek yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan diselesaikan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Kalau ini dibuat di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri dan dividen sendiri yang bisa mencapai Rp80 triliun per tahun. Jadi tidak perlu lagi APBN yang menanggung,” ujar Purbaya saat Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10).
Menurut Purbaya, langkah ini penting agar risiko proyek infrastruktur besar tidak lagi sepenuhnya ditanggung pemerintah.
“Kalau tidak dipisahkan, ya nanti semuanya kembali ke negara lagi, termasuk bebannya. Jadi, ini harus jelas antara porsi swasta dan pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan dua opsi penyelesaian utang yang sedang dikaji: menambah penyertaan modal (equity) atau mengambil alih aset infrastruktur KCIC untuk dikelola secara nasional.
“Kita ingin skema yang paling berkelanjutan, karena KCIC sekarang sudah menjadi bagian dari KAI,” katanya.
Dony menyebut proyek ini tetap membawa dampak positif, salah satunya peningkatan mobilitas masyarakat dengan waktu tempuh lebih cepat. Saat ini, jumlah penumpang kereta cepat telah mencapai 30 ribu orang per hari.
Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menegaskan negosiasi restrukturisasi utang KCIC dengan pihak China masih berjalan.
“Pembahasan mencakup restrukturisasi menyeluruh agar tidak hanya menyelesaikan jangka pendek, tapi juga memperbaiki struktur pembiayaan ke depan,” jelasnya.
Langkah restrukturisasi ini diharapkan menjadi titik balik pembenahan proyek strategis nasional tanpa membebani fiskal negara. R3d