Bangkalan | klikku.id — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap maraknya kasus kekerasan di daerah. Melalui audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Bangkalan, HMI menegaskan desakan agar kedua lembaga itu bertindak tegas serta bertanggung jawab atas meningkatnya kasus kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak di wilayah Bangkalan.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan sikap resmi HMI Cabang Bangkalan dan pertemuan sebelumnya dengan Polres Bangkalan, yang menyoroti lemahnya sistem penegakan hukum dan perlindungan sosial bagi korban.
Beberapa kasus yang menjadi sorotan HMI antara lain pemerkosaan dua anak di Kecamatan Sepulu, pelecehan seksual terhadap anak di Kecamatan Blega yang berlarut-larut tanpa kejelasan, serta kasus pengeroyokan terhadap siswa SMP di Bangkalan yang belum tuntas hingga kini.
Ketua Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup HMI Cabang Bangkalan, Bahrulloh, menegaskan bahwa aparat penegak hukum dan pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada korban dan keluarga korban.
Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, sementara Dinas KBP3A wajib bergerak cepat memberikan perlindungan dan pendampingan hukum.
“Kami tidak ingin lembaga negara hanya menjadi penonton di tengah penderitaan rakyat. DPRD punya kewenangan untuk menekan aparat penegak hukum agar bekerja cepat, dan Dinas KBP3A tidak boleh berhenti di tataran administratif. Mereka harus benar-benar hadir, mendampingi, dan memastikan keadilan bagi korban,” tegas Bahrulloh.
Dalam forum tersebut, HMI juga merekomendasikan sejumlah langkah konkret, di antaranya mendesak DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polres Bangkalan dan Dinas KBP3A guna mengevaluasi lambannya penanganan kasus.
HMI juga mendorong pembentukan tim koordinasi lintas sektor dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta meminta Dinas KBP3A memperkuat pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan, Yoyok, mengapresiasi langkah proaktif HMI. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan kepolisian, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil.
“Kami berterima kasih atas perhatian dari HMI. Saat ini kami sedang memperkuat sistem pendampingan, dan untuk mencegah kekerasan seksual, kami terus melakukan sosialisasi serta memperluas jangkauan program kami,” jelas Yoyok.
Namun demikian, Yoyok juga mengakui adanya kendala di lapangan. Salah satunya adalah masih banyak korban yang takut melapor, serta keluarga korban yang lebih fokus pada hukuman pelaku dibanding pemulihan psikologis anak. Karena itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti HMI dinilai penting untuk memperkuat edukasi dan advokasi publik.
Sementara itu, Lukman Hakim, Sekretaris Komisi IV DPRD Bangkalan, menyambut baik inisiatif audiensi HMI. Ia berjanji DPRD akan menindaklanjuti masukan tersebut dengan mengagendakan rapat lintas lembaga bersama Polres dan Dinas KBP3A.
“Masukan dari HMI ini penting untuk memperkuat fungsi pengawasan kami. DPRD berkomitmen memfasilitasi koordinasi agar penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Di sisi lain, Kresna Bayu, Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, menegaskan bahwa perjuangan HMI tidak berhenti pada audiensi semata. Ia memastikan HMI akan terus mengawal proses hukum dan kebijakan perlindungan anak di Bangkalan.
“Kami akan terus menagih komitmen DPRD dan Dinas KBP3A sampai kasus-kasus ini tuntas. Bila perlu, kami siap membawa persoalan ini ke level nasional,” tegas Kresna.
Menutup pertemuan, Bahrulloh menambahkan bahwa HMI siap menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan kekerasan berbasis keluarga dan pendidikan masyarakat.
“Anak dan perempuan adalah kelompok paling rentan yang harus dilindungi negara. Jika negara gagal melindungi yang lemah, maka nilai kemanusiaan kita runtuh. Hukum yang ditegakkan dengan keadilan adalah cara terbaik memulihkan martabat manusia,” ujarnya.
Audiensi tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara HMI Cabang Bangkalan, DPRD, dan Dinas KBP3A untuk meningkatkan sinergi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. HMI menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus serta siap mengambil langkah advokasi lanjutan apabila tidak ada kemajuan signifikan dalam waktu dekat.
(Anam)
