Mengajak Seluruh Elemen Masyarakat Indonesia Mendukung Partisipasi Taiwan dalam INTERPOL
SURABAYA | klikku.id – Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, masalah kejahatan telah lama melampaui batas-batas negara atau wilayah tertentu.
Aktivitas kejahatan lintas batas telah berkembang dalam berbagai bentuk, dengan masalah seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan penipuan siber menjadi semakin parah. Pelaku kejahatan dan hasil kejahatan dapat dengan cepat berpindah ke negara lain, mempersulit upaya penegakan hukum.
Hanya melalui kerja sama internasional yang diperkuat, kejahatan lintas batas dapat ditangani secara efektif dan keamanan publik di seluruh negara terjaga, dan partisipasi Taiwan sangat diperlukan.
Oleh karena itu, saya sekali lagi menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat di Indonesia untuk mendukung partisipasi nyata Taiwan dalam Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (INTERPOL), bekerja sama untuk menjaga keamanan regional dan global.
Lembaga penegak hukum Taiwan kaya akan keahlian dan pengalaman yang nyata, serta memiliki reputasi yang sangat baik di kancah internasional.
Terlebih dalam hal memberantas kejahatan narkoba dan penipuan siber, kepolisian Taiwan telah meraih kesuksesan yang signifikan. Menurut database global Numbeo Safety Index, Taiwan menempati peringkat keempat dari 147 negara.
Data tambahan menunjukkan bahwa Taiwan hanya mengalami sekitar 1.200 insiden kriminal per 100.000 penduduk, dengan tingkat pembunuhan sebesar 2,3 – jauh di bawah rata-rata global.
Angka-angka ini menyoroti kinerja keamanan publik Taiwan yang luar biasa. Selain itu, Taiwan secara aktif berkolaborasi dengan negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Pada Juli tahun lalu (2024), polisi Taiwan bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Bali berhasil membongkar sindikat penipuan telekomunikasi dan mendeportasi buronan, menunjukkan hasil konkret dari kerja sama lintas negara.
Namun, ketidakmampuan Taiwan untuk berpartisipasi secara resmi dalam INTERPOL akibat faktor politik, telah menyebabkan kurangnya saluran untuk memperoleh dan menyediakan informasi intelijen yang kritis secara tepat waktu.
Sehingga menciptakan celah yang signifikan dalam penegakan hukum global. Contoh kasus perdagangan manusia dalam industri perikanan yang baru-baru ini terjadi.
Ketika Taiwan menemukan bahwa sebuah kapal penangkap ikan terdaftar sebagai “ilegal, tidak melaporkan, dan tidak berdasarkan regulasi” (IUU), Taiwan tidak dapat melaporkan hal ini melalui sistem komunikasi real-time INTERPOL atau mengoordinasikan tindakan penegakan hukum.
Hal ini beresiko menyebabkan hilangnya barang bukti, tersangka melarikan diri, dan korban tetap terjebak.
Hal ini tidak hanya mengancam hak asasi manusia tetapi juga mengganggu keamanan regional, menunjukkan konsekuensi serius pengecualian Taiwan dari kerja sama internasional.
Baru-baru ini, Dr John Coyne, seorang pakar Australia, menyoroti bahwa pelabuhan, industri pelayaran, dan sistem keuangan Taiwan telah menjadi sasaran utama kejahatan lintas batas.
Posisi geografisnya yang unik semakin menjadikan Taiwan sebagai pusat penting untuk penyelundupan narkoba dan aliran keuangan ilegal.
Di hadapkan pada meningkatnya aktivitas kejahatan lintas batas, komunitas internasional harus memperkuat pertukaran informasi intelijen dan meningkatkan kemampuan penegakan hukum lintas batas.
Oleh karena itu, saya dengan tulus mengundang teman-teman dari berbagai sektor di Indonesia untuk secara terbuka mendukung partisipasi nyata Taiwan dalam Sidang Umum INTERPOL ke-93 tahun ini (2025), serta acara, pertemuan, dan pertukaran pelatihan terkait. Dalam mencegah kejahatan lintas batas, kepolisian Taiwan siap berjuang bersama! R3d
