SURABAYA| klikku.id – BPJS Kesehatan Cabang Surabaya mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa status keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Imbauan tersebut disampaikan untuk mencegah kendala layanan kesehatan akibat tunggakan iuran maupun gangguan administrasi lainnya.
Hernina Agustin Arifin, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, menyebut banyak kasus peserta baru mengetahui status kepesertaannya nonaktif ketika sedang membutuhkan perawatan di fasilitas kesehatan. Kondisi itu, tegasnya, dapat menjadi hambatan serius dan memperlambat proses layanan.
“Kepesertaan yang aktif memberikan rasa aman, terutama saat kondisi darurat. Peserta yang menunggak dapat segera melakukan pembayaran melalui kanal resmi tanpa denda iuran,” ungkap Hernina.
Namun Hernina menjelaskan, peserta yang kembali aktif dan menjalani rawat inap dalam 45 hari sejak reaktivasi akan dikenai denda pelayanan.
Besarannya lima persen dari tarif INA-CBGs berdasarkan diagnosa awal, dikalikan jumlah bulan tertunggak (maksimal 12 bulan), dengan batas maksimal Rp20 juta.
Pengurusan denda dilakukan melalui loket Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) rumah sakit, sebelum peserta menyelesaikan pembayaran melalui kanal yang tersedia.
Untuk memudahkan masyarakat, pengecekan status JKN dapat dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN, serta layanan WhatsApp PANDAWA di 0811-8165-165. Peserta juga bisa datang ke BPJS Keliling atau Mal Pelayanan Publik Siola jika membutuhkan layanan tatap muka.
“Dengan kemudahan ini, diharapkan tidak ada lagi peserta yang terkendala layanan karena status kepesertaan nonaktif,” tegasnya.
Sementara itu, Budi Santoso (45), peserta JKN segmen PBPU Kelas II, mengaku merasakan langsung manfaat JKN saat harus menjalani rawat inap.
Ia mengingatkan warga agar tidak menunda pengecekan status kepesertaan. “Sakit bisa datang kapan saja. Lebih baik kita siap,” ujarnya. AMan
