PASURUAN | klikku.id – BKKBN Jawa Timur tancap gas memperkuat kualitas aparatur. Lewat program Penguatan Karakter Kepemimpinan dan Pola Pikir ASN dalam Mendorong Transformasi Layanan Publik yang Prima 2026, instansi ini mengasah kepemimpinan danAparatur Sipil Negara agar lebih adaptif, etis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Kamis (12/2), di Surya Hotels & Cottages Prigen, Pasuruan. Agenda berlangsung dua hari hingga 13 Februari 2026.
Plh Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Sukamto menegaskan, ekspektasi publik terhadap layanan pemerintah kian tinggi: cepat, transparan, dan responsif.
“ASN harus berjiwa melayani. Penguatan karakter kepemimpinan ini membangun fondasi integritas, keberanian mengambil keputusan etis, dan kemampuan memotivasi tim untuk mencapai visi bersama,” ujarnya.
Ia berharap, peserta tak berhenti pada wacana. “Transformasi layanan publik harus tampak nyata di wilayah tugas masing-masing,” tambah Sukamto.
Dalam arahannya, Emil Dardak menekankan pergeseran mindset. ASN tidak cukup hanya menjalankan instruksi. “Instruksi yang sangat kaku itu wilayah AI. Memimpin manusia butuh hati dan pemikiran kritis. Kita ingin ASN jadi problem solver, bukan bagian dari masalah, apalagi berbisnis di atas masalah,” tegas Emil.
Emil juga mengapresiasi penyuluh KB yang bekerja dengan pendekatan “jemput bola”. Menurutnya, kemampuan persuasif menghadapi masyarakat yang beragam adalah kecerdasan emosional yang tak bisa digantikan mesin.
Forum fullday meeting ini dirancang untuk memantik cara berpikir kritis dan inovatif. Fokusnya membentuk pemimpin di tiap level yang mampu mengelola perubahan, menstandardisasi layanan agar lebih prima dan responsif, serta memperkuat etika kerja demi birokrasi yang sederhana dan efektif.
Sebanyak 165 peserta hadir, mulai pejabat fungsional ahli madya, muda, dan pertama, tenaga administrasi dan operator layanan, kepala UPT Balai Diklat KKB Malang dan Jember, perwakilan Juang Kencana dan DWP, penyuluh KB, hingga mitra media.
Kegiatan ini berlandaskan Perpres 62/2010 dan Keputusan Kepala BKKBN 297/2022 tentang sistem kerja dan penyederhanaan birokrasi. Tujuannya satu: layanan publik yang makin berkualitas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. AMan
