Bangkalan | klikku.id — Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan, H. Abdul Munib, S.Ag., M.Pd.I., menegaskan bahwa pengelolaan keuangan organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan dilakukan melalui mekanisme organisasi yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab bersama antar pengurus.
Menurutnya, pengelolaan dana organisasi selama ini difokuskan untuk mendukung berbagai program pembinaan guru, kegiatan pendidikan, advokasi anggota, hingga operasional sekretariat organisasi di lingkungan PGRI Kabupaten Bangkalan.
“Pengelolaan keuangan PGRI digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi, pembinaan guru, advokasi anggota, kegiatan sosial, peningkatan kompetensi, hingga operasional sekretariat organisasi,” ujar H. Abdul Munib, S.Ag., M.Pd.I., saat memberikan keterangan terkait mekanisme pengelolaan organisasi profesi guru tersebut.
Ia menjelaskan bahwa sumber pemasukan organisasi berasal dari iuran anggota yang telah diatur sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi. Namun demikian, dirinya menegaskan bahwa tidak semua guru diwajibkan membayar iuran organisasi.
Menurutnya, kewajiban iuran hanya berlaku bagi guru dengan status tertentu sesuai ketentuan yang berlaku di internal organisasi PGRI.
“Yang benar itu hanya ASN/PNS dan P3K. Kalau guru yang Non ASN gak bayar, termasuk P3K PW gak bayar,” tegas Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan tersebut.
H. Abdul Munib juga menjelaskan bahwa nominal dana yang masuk ke tingkat kabupaten tidak sepenuhnya dikelola di daerah, karena sebagian masih harus disetorkan ke tingkat provinsi dan pusat sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.
“Yang masuk ke Kabupaten itu Rp4.000, itu masih dibayarkan ke Jawa Timur dan Pusat, sisa Rp2.400. Buat rapat dan kegiatan kecil-kecilan sudah habis, Lek,” ungkapnya.
Selain itu, ia menepis anggapan bahwa pengurus organisasi memperoleh keuntungan pribadi dari pengelolaan organisasi. Menurutnya, seluruh pengurus menjalankan tugas organisasi secara pengabdian tanpa menerima gaji maupun honor rutin.
“Untuk pengurus gak digaji, termasuk saya sebagai Ketua gak ada honor maupun tunjangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, H. Abdul Munib menerangkan bahwa seluruh administrasi keuangan organisasi dikelola melalui sistem bendahara dan pelaporan internal guna menjaga keteraturan administrasi serta memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara organisatoris.
Selain digunakan untuk kebutuhan operasional organisasi, dana yang dikelola PGRI juga diarahkan untuk mendukung kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan guru, penguatan solidaritas anggota, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan pendidikan Kabupaten Bangkalan.
Ia berharap pemahaman masyarakat maupun anggota terhadap mekanisme organisasi dapat tetap dijaga secara proporsional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait pengelolaan keuangan organisasi profesi guru tersebut.
Di sisi lain, keterbukaan informasi kepada anggota dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan soliditas organisasi, khususnya dalam menjalankan fungsi PGRI sebagai wadah perjuangan dan penguatan profesi guru di Kabupaten Bangkalan.
#Anam
