Bangkalan | klikku.id – Menyikapi keluhan masyarakat terkait dugaan kualitas beras Bantuan Pangan (Bapang) yang dinilai kurang layak konsumsi di wilayah Kecamatan Tanah Merah, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (P2KP) memastikan bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak Bulog.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas P2KP Kabupaten Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, menjelaskan bahwa pengawasan kualitas beras bantuan pangan selama ini dilakukan secara berkala melalui pemeriksaan periodik dan metode sampling.
“Pemeriksaan kualitas beras dilakukan secara periodik dan sampling. Hasil pemeriksaan sebelumnya dinyatakan layak,” ujar Karyadinata saat dikonfirmasi, Jumat (5/6).
Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam proses distribusi bantuan pangan dengan volume yang sangat besar, masih dimungkinkan terdapat kualitas beras yang tidak merata pada sebagian penerima manfaat. “Tapi karena volumenya demikian banyak, masih ada kualitas yang tidak merata,” ungkapnya.
Menurut Karyadinata, setiap keluhan yang disampaikan masyarakat terkait kualitas bantuan pangan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan langsung diteruskan kepada Perum Bulog sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan distribusi beras bantuan. “Komplain tetap disampaikan ke Bulog,” katanya.
Terkait keluhan yang muncul di Kecamatan Tanah Merah, Karyadinata menyebut bahwa proses penggantian beras telah dilakukan dan saat ini masih menunggu kedatangan stok beras baru dari Bulog. “Tanah Merah sudah diganti berasnya. Penggantian beras menunggu datangnya beras baru,” jelasnya.
Ia juga meminta agar informasi teknis mengenai mekanisme penggantian dan tindak lanjut distribusi dapat dikonfirmasi langsung kepada pihak Bulog sebagai penanggung jawab penyediaan stok bantuan pangan. “Ini masih difiksasikan ke Bulog. Konfirmasi ke Bulog ya,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat di Kecamatan Tanah Merah mengeluhkan kondisi beras bantuan pangan yang diduga mengalami penurunan kualitas. Keluhan tersebut mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (PJB) dan Aliansi Masyarakat Transparansi (Amatar), yang meminta pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas bantuan pangan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemerintah daerah berharap proses penggantian beras yang dikeluhkan dapat segera terealisasi sehingga masyarakat penerima manfaat memperoleh bantuan pangan yang sesuai dengan standar mutu dan layak untuk dikonsumsi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bulog masih diharapkan memberikan penjelasan resmi terkait penyebab munculnya keluhan kualitas beras bantuan pangan tersebut serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memastikan mutu beras yang disalurkan kepada masyarakat.
(Anam)
