SURABAYA | klikku.id – Ukuran keberhasilan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) mulai diarahkan dari sekadar capaian administratif menuju dampak nyata bagi keluarga.
Perubahan cara pandang ini dinilai penting di tengah keterbatasan jumlah PKB di Jawa Timur.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Budi Setiyono mengatakan, kinerja PKB tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan maupun keluarga yang didampingi. Perubahan kondisi keluarga di wilayah binaan harus menjadi indikator utama.
“PKB dan TPK menjadi ujung tombak keberhasilan negara kita menuju cita-cita yang telah ditetapkan,” kata Budi dalam kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Kemendukbangga/BKKBN di Surabaya.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Shodiqin menyebut keterbatasan tenaga masih menjadi persoalan. Di Sumenep, satu PKB rata-rata menangani 17 desa/kelurahan. Di Bojonegoro sekitar 14 desa/kelurahan. Bahkan, enam kecamatan di Sumenep belum memiliki penyuluh KB.
Kondisi tersebut dibantu sekitar 93 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Jawa Timur. Kolaborasi PKB dan TPK menjadi penting untuk menjangkau keluarga hingga tingkat lapangan.
Budi menegaskan, persoalan seperti stunting, kehamilan tidak direncanakan dan kualitas keluarga harus tercermin dalam evaluasi kinerja. Termasuk program kontrasepsi yang tetap dibutuhkan meski angka Total Fertility Rate (TFR) berada di kisaran 2,13.
Pendampingan keluarga juga didorong berlangsung sepanjang siklus kehidupan. Edukasi dimulai sejak calon pengantin, dilanjutkan masa kehamilan, persalinan, menyusui, bayi, balita hingga lansia.
Di sisi lain, PKB diminta terus meningkatkan kompetensi, termasuk memanfaatkan teknologi AI seperti ChatGPT, Gemini dan NotebookLM untuk mempercepat pekerjaan. Namun, keamanan data tetap menjadi perhatian.
Penilaian ASN juga diarahkan lebih objektif melalui pendekatan 360 derajat yang mempertimbangkan penilaian atasan, rekan kerja, bawahan dan masyarakat.
“Pintar saja tidak cukup. Kinerja juga harus sesuai dengan ekspektasi dari atas, samping, bawah dan masyarakat,” tegas Budi.
Sementara itu, hingga 14 September 2026, realisasi anggaran APBN Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur mencapai 91,65 persen dari pagu sekitar Rp293,64 miliar.
Shodiqin menilai capaian tersebut menunjukkan kesiapan Jawa Timur mengoptimalkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan program pembangunan keluarga. AM@n
