SURABAYA | klikku.id – Penguatan konektivitas pelabuhan dan efisiensi distribusi barang menjadi perhatian Komite II DPD RI saat mengunjungi PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Rabu (11/11/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk mendalami kontribusi sektor kepelabuhanan dalam mendukung sistem logistik nasional, terutama di Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur.
Rombongan dipimpin Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu, didampingi Wakil Ketua La Ode Umar Bonte serta anggota Habib Hamid Abdullah, Sularso, Rahmi, dan Bustami.
Hadir pula Kepala KSOP Utama Tanjung Perak Lollan Andy Sutomo Panjaitan, Regional Division Head Operation Pelindo Regional 3 Capt. Johanes Wahyu, Direktur Utama TPS Ali Sodikin, dan Kepala Cabang PELNI Surabaya Roni Abdullah.
Dalam pertemuan tersebut, TPS memaparkan posisinya sebagai salah satu gerbang utama perdagangan domestik dan internasional.
Terminal ini melayani arus petikemas dari berbagai rute pelayaran yang menopang distribusi barang ke sejumlah wilayah, khususnya Indonesia Timur.
Selain kapasitas layanan, TPS juga menjelaskan sejumlah langkah transformasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Upaya tersebut mencakup digitalisasi layanan, pengembangan konektivitas multimoda, serta dukungan terhadap penerapan National Logistics Ecosystem (NLE).
Direktur Utama TPS Ali Sodikin mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi antara regulator, operator pelabuhan, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Sebagai salah satu terminal petikemas utama di Indonesia, TPS berkomitmen mendukung peningkatan konektivitas nasional, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur, sekaligus memperkuat daya saing perdagangan Indonesia di tingkat global,” ujarnya.
Ali menambahkan, TPS terus melakukan transformasi operasional dan pengembangan infrastruktur untuk mengantisipasi pertumbuhan arus barang sekaligus mendukung upaya pemerintah menekan biaya logistik nasional.
Kunjungan Komite II DPD RI diharapkan menghasilkan pemahaman lebih menyeluruh mengenai tantangan dan peluang sektor kepelabuhanan.
Berbagai masukan dari lapangan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan logistik, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi nasional. AM@n
