Sumenep | Klikku.net – Menanggapi komentar beberapa pembantu Bupati Sumenep di salah satu media daring waktu lalu, membuat pemerhati kebijakan Syaiful Bahri, angkat bicara.
Ipung biasa dipanggil, menyebutkan jika Tenaga Ahli (TA) bidang Hukum menurutnya sudah tentu dan secara otomatis ahli dalam bidang hukum, dirinya juga menyentil soal honor Tenaga Ahli (TA) yang tentu diperolehnya dari hasil dia bekerja.
“Tugasnya adalah membantu Bupati terkait peraturan hukum dan produk hukum pemerintahan daerah tentunya dapat honor,” Terang Ipung pada akun FaceBook (FB) miliknya. Kamis, 12 Agustus 2021.
Masih keterangan Ipung, bagian hukum kabupaten setempat dalam setiap produk hukum kabupaten harusnya diberitahu dan terlibat apalagi menyangkut Peraturan Bupati (Perbup), jika tidak, pria yang saat ini aktif di pendampingan hukum ini menganggap hal itu lucu. “Kalau dalam hal pembuatan perbup tidak dikasih tau kan lucu,” ejeknya.
Pria yang dikenal penikmat kopi trotoar ini terus mengkritisi produk hukum yang lahir dari kebijakan yang dinilai tak jelas dan ditengarai syarat kepentingan.
Dirinya membeberkan jika perbup Sumenep 45 tahun 2021 itu sudah sepantasnya dicabut, bahkan dirinya menilai bahwa perbup tersebut layak dijadikan bungkus kulit kacang.
“Perbup Sumenep 45 tahun 2021 pantas dicabut atau layak untuk jika dijadikan pembungkus kulit kacang….,” tulis Dia pada akun FB yang sama.
Diberitakan sebelumnya bahwa Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum DR., Syafik, S.H, saat dikonfirmasi apakah sudah dikonsultasikan kepada pihaknya selaku TA, dirinya mengaku tidak tahu menahu akan lahirnya produk hukum baru berupa perbup 45 tahun 2021, “Belum ada mas,” Terang dia pada media ini, Senin 9 Agustus 2021.
Baca juga : Alumni FH Unmu Tuding Perbup Pilkades Sumenep Ngambang
Disinggung apakah ada perbup khusus, dirinya terkesan melempar persoalan tersebut pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten setempat atau pada bagian hukum. Karena menurutnya untuk Perbup 45 tersebut merupakan usulan DPMD.
”Tanya dulu ke DPMD atau bagian hukum saja ya, Karena kemungkinan Perbup itu usulan DPMD atau bagian hukum,” paparnya.
Sementara itu menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, hal itu (Perbup 45 2021) (Red) sudah dibahas dalam tim khusus dan pihak-pihak terkait.
”Kalau konsultasi kan tidak harus satu forum tapi, kalau komunikasi dalam berbagai hal, kita terus nyambung kok,” kata Moh. Ramli, saat dikonfirmasi melalui via telpon gengamnya. Rabu, 11 Agustus 2021.
Disinggung, apakah soal Perbup khusus tersebut sudah dikonsultasikan kepada Tim Ahli Bupati. Ramli mengatakan bahwa dalam berbagai hal ya, “Iya dalam berbagai hal iya,” ungkapnya memberi tanggapan.
Jika prihal Perbup yang baru itu apakah sudah dikonsultasikan sebelumnya Pak?, kata dia, secara spesifik tidak langsung mengatakan ke Perbup itu.
Tapi hal-hal terkait Pilkades, kita terus komunikasi. “Perbup 45 itu kan, salah satu sekian aturan Pilkades kan, Tidak ada masalah kok,” tutupnya.
Editor : Anam
Reporter : Holidi
