Sumenep | Klikku.net – Setelah sebelumnya sempat ramai kritikan terkait terbitnya Perbup No. 45 Tahun 2021 oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disebut dengan Perbup khusus, padahal didalam kontennya tidak tercantum klausul “Khusus”.
Menurut Kepala Dinas (Kadis) DPMD Sumenep, bahwa untuk Perbup ini didasarkan pada Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 141/4251/SJ Tahun 2021.
Beberapa hari terakhir ternyata PPKM diperpanjang lagi dan juga terbit Surat Edaran Mendagri No. 141/4251/SJ Tentang Penundaan Pilkades serentak seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Sumenep.
Hal itu memantik respon dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forum Rakyat Pembela Keadilan dan Orang-orang Tertindas (FORpKOT) Herman Wahyudi. SH.
Menurut Herman, biasa dia dipanggil, jika kemarin Bupati mengeluarkan Perbup No. 45 Tentang Penundaan Pilkades berdasarkan SE Kemendagri seharusnya setelah terbit SE baru tentang penundaan Pilkades serentak, maka Bupati Mesti menerbitkan Perbup lagi.
“Ya kemarin kan alasan terbitnya perbup yang dibilang khusus itu kan berdasarkan SE kemendagri soal PPKM, nah sekarang malah ada SE yang khusus menjelaskan soal penundaan pilkades serentak, jika Bupati merasa benar dengan perbup yang khusus itu ya buat Perbup yang baru lagi, anggap ini sebagai Perbup Super Khusus,” ujar Herman menjelaskan pada Klikku.net, Kamis, 26 Agustus 2021.
Menurutnya, Bupati yang SH. MH itu jangan langsung asal tanda tangan saja, sebagai orang hukum dan pasti faham legal drafting harus dilakukan check and recheck terlebih dahulu atau paling tidak herman menyarankan coba fungsikan staf Ahli dan Tenaga Ahli Bupati Yang mebidangi Hukum.
“Hal ini agar Staff Ahli dan TA Bupati berfungsi dan tak mubaddzir, dan yang terpenting Bupati memiliki banyak masukan dan pertimbangan dalam setiap mengeluarkan produk perundangan,” saran Pengacara muda PERADI itu.
Prediksi herman, DPMD dan Kepala Bagian Hukum tidak secara khusus melakukan prosedur penerbitan produk perundangan sebagaimana mestinya.
“Proses penerbitan Peraturan perundangan itu jika mau baik dan benar mestinya dimulai dari konsep terlebih dahulu, kemudian ada kajian akademik dan penilaian oleh Ahli baik dari Perguruan Tinggi atau lembaga kredible lainnya baru kemudian uji publik melalui diskusi untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalangan, bukan hanya dilakukan berdua Kadis DPMD dengan Kabag. Hukum saja, ini kalau mau lebih baik agar Bupati tak jadi korban kesesatan produk regulasi,” ulasnya.
Selain itu Herman mepertanyakan proses penerbitan berbagai Perbup yang diterbitkan oleh Pemkab telah melalui proses-proses yang benar atau jangan-jangan proses tersebut hanya ada dalam anggaran penerbitan Perbup tapi realitasnya tak dijalankan.
“Semua itu kan ada anggarannya, jangan-jangan proses itu hanya termaktub dalam anggaran pembuatan Perbup, tapi realitasnya tak dilakukan. ini kan bahaya?,” tegas dia.
Herman berjanji akan melakukan kajian dan investigasi lebih komprehensif pada Program kerja dan penggunaan anggaran pilkades di DPMD dan anggaran di Bagian Hukum setkab. Sumenep.
“Saya mencium ada dugaan ketidak beresan di dua lembaga tersebut, kalau ini dibiarkan Bupati bisa jadi korban,” tutupnya.
Editor : Anam
Reporter : Holidi
