Sumenep | Klikku.net – Soal kegiatan pengadaan belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan (WKDH) berupa Pengadaan Mobil Dinas (Mobdin) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Madura, Jawa Timur, tahun anggaran 2021, yang dinilai tidak tepat, nampaknya terus mendapatkan kritik pedas dari publik Sumenep.
Bahkan saat ini, publik mulai menilai jika Bupati dan Wakilnya sedikitpun ditengarai tidak memiliki rasa empati dan tidak punya sense of crisis, karena pengadaan mobil dinas baru pada saat masyarakat kabupaten setempat tertatih menghadapi pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Darso, salah satu pemuda asal kecamatan Lenteng, Sumenep, saat dimintai pendapat terkait pengadaan Mobdin Bupati dan Wabup Sumenep terpilih yang dilantik tahun 2020 silam.
Menurutnya, pada saat kondisi masyarakat dalam goncangan ekonomi akibat musibah pandemi covid-19, alangkah lebih bijaksana jika Bupati Sumenep dan Wakilnya itu menolak pengadaan mobil dinas (Mobdin) tersebut.
“Jika kegiatan pengadaan mobdin tersebut terus dilaksanakan, maka jangan salahkan kami jika menilai bupati Sumenep ini tidak punya empati dan juga tidak punya sense of crisis,” Singgung Darso pada media Klikku.net. Minggu, 26 September 2021.
Jika memang punya rasa empati, punya sense of crisis, lanjut warga Sumenep itu, anggaran untuk pengadaan mobdin yang mencapai 1 Miliard lebih tersebut seharusnya dialihkan kepada hal yang jauh lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk masyarakat Sumenep secara umum.
“Supaya dapat mengembelikan ekonomi masyarakat yang selama ini hancur akibat terdampak Covid-19,” ujarnya.
Sebelumnya, kegiatan pengadaan mobdin Bupati Sumenep dan Wabup Sumenep juga medapatkan kritikan tajam dari Ketua LBH FORpKOT Sumenep, Herman Wahyudi. SH.
Herman Wahyudi. SH., menuding jika Pemkab Sumenep telah mendzolimi rakyat Sumenep, karena sengaja mengeluarkan anggaran besar yang diduga hanya untuk kepentingan pribadi Bupati dan Wakilnya. Padahal menurutnya, rakyat Sumenep saat ini lebih membutuhkan dana yang cukup besar tersebut.
“Pemkab Sumenep ini apa-apaan, pengadaan mobil dinas kok disaat rakyat lagi menderita. Pemerintah telah menerapkan PPKM, Rakyat dikekang ruang geraknya, ia kalau punya gaji bulanan, bagaimana jika penghasilannya hanya dari berdagang sapi dan jualan di pasar tradisional. Sementara Pemkab seenaknya beli mobil baru, Milyaran lagi. Ini kan dzolim namanya,” ujar Herman dengan nada geram. Kamis malam, 23 September 2021.
Padahal, lanjut pengacara muda itu, beberapa waktu lalu dikabarkan anggaran semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19, termasuk di kabupaten ujung timur pulau garam ini.
Editor : Anam
Reporter : Holidi
