Gresik | Klikku.net – Kegiatan kunjungan kerja atau reses tahap I Tahun 2021 dilalukan Komisi I DPRD Gresik di Desa Jogodalu.
Kegiatan tersebut guna memaparkan dan mendengar aspirasi masyarakat tentang kebijakan peraturan daerah.
Anggota Komisi 1 DPRD Gresik Nur Hudi Didin Arianto mengatakan, kebijakan terkait peraturan daerah diantaranya (Policy at Strategy Level) sebagai desain dan praktek sistem administrasi, sehingga muncul hipotesa dalam inisiasi program kegiatan ataupun kebijakan yang dibuat untuk Gresik lebih maju dan mandiri.
Fungsi komunikasi pada lapisan bawah (masyarakat) merupakan bagian dari fungsi management perubahan (change management).
“Membangun komunikasi yang lebih interaktif antara pembuat kebijakan (policy makers) dengan stakeholder dan warga masyarakat seperti jarum jam, searah satu tujuan,” ujar Nur Hudi, Minggu (21/3/2021).
“Seperti beberapa program pembangunan yakni infrastruktur jalan maupun penanganan percepatan kali Lamong melalui kebijakan legislasi sehingga pelaksanaan dari kegiatan pemerintah kabupaten Gresik berjalan dengan baik,” katanya.
Pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi juga tidak terlepas dari peran DPRD Gresik. Poin pentingnya, menjaga kesehatan semua warga masyarakat Gresik adalah kunci utama cepatnya pemulihan ekonomi.
” Tindak lanjutnya, warga tetap ikuti protokol kesehatan ditengah pandemi covid-19,” tandas Nur Hudi.
Sementara itu, Dr. Bhim Prakoso, SH., MM., Sp.N., MH, selaku nara sumber kegiatan publik hearing tersebut di sesi pertama mengatakan, dengan adanya peraturan yang telah dibuat oleh DPRD Gresik mandiri. Terkait potensi desa diharapkan desa memiliki kemampuan mengakomodir potensi dan bisa mandiri.
“Terutama potensi desa wisata bisa digali sebagai penyangga perekonomian warga desa. Selain mempersiapkan program dan kebijakan maka selanjutnya Sumber Daya Manusia Desa pun disiapkan. Diharapkan kemudian, masyarakat mampu berkreasi dan bersaing dalam produktifitasnya,” pungkas Bhim Prakoso.
Reporter : Wandi / Widji
Redaktur : Rizchi
