Surabaya | KLIKKU.ID — Persidangan perkara dugaan sindikat penipuan daring (online scam) internasional yang melibatkan 41 warga negara asing (WNA) asal China dan Jepang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali diwarnai penundaan. Agenda pembacaan tuntutan terhadap 38 terdakwa yang tersisa terpaksa ditunda lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengaku masih menunggu turunnya berkas tuntutan dari Kejaksaan Agung (Kejagung).
Penundaan pada Rabu (11/11/2026) ini menjadi sorotan karena merupakan kali ketiga agenda persidangan mengalami penundaan. Situasi tersebut memicu keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih masa penahanan para terdakwa disebut akan segera berakhir pada 23 November 2026.
Sebelumnya, empat terdakwa WNA China, yakni Zhu Qilin, Zhang Kaxixuan, Qiu Zuping, dan Dibo, telah menjalani sidang pembacaan tuntutan. Keempatnya masing-masing dituntut pidana penjara selama 10 tahun.
Sementara 38 terdakwa lainnya, yang terdiri dari WNA China dan Jepang, hingga kini masih menunggu pembacaan tuntutan dari JPU.
Dalam persidangan, JPU Damang Anuwibowo menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat membacakan tuntutan lantaran masih menunggu persetujuan atau turunnya berkas tuntutan dari Kejagung.
“Kami belum bisa membacakan tuntutan dikarenakan tuntutan para terdakwa belum turun dari Kejagung,” ujar Damang di hadapan majelis hakim.
Jaksa kemudian meminta tambahan waktu hingga Senin pekan depan. Namun, permintaan tersebut mendapat perhatian serius dari majelis hakim. Hakim mengingatkan bahwa perkara tersebut menyangkut nasib dan kebebasan para terdakwa sehingga jadwal persidangan harus mempertimbangkan seluruh tahapan hukum yang masih harus dilalui.
Hakim juga mempertanyakan apakah penasihat hukum masih memiliki cukup waktu untuk menyusun nota pembelaan atau pledoi apabila tuntutan baru dibacakan pada pekan depan.
“Ini menyangkut nasib seseorang. Masalahnya, batas akhir masa penahanan tanggal 24. Bisa tidak penasihat hukum terdakwa membuat pembelaan?” tanya hakim.
Menanggapi hal tersebut, penasihat hukum menegaskan bahwa penyusunan pledoi membutuhkan waktu yang memadai. Mereka meminta setidaknya satu minggu setelah pembacaan tuntutan untuk mempersiapkan pembelaan.
Belum lagi, setelah pledoi disampaikan, masih terdapat tahapan persidangan berikutnya hingga majelis hakim melakukan musyawarah dan menjatuhkan putusan.
“Kami meminta waktu satu minggu setelah tuntutan untuk menyusun pembelaan,” demikian pokok keberatan penasihat hukum.
Penasihat hukum menilai penundaan berulang berpotensi mengganggu pemenuhan hak terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan kepastian hukum. Apalagi, sisa masa penahanan semakin terbatas, sementara tahapan persidangan belum seluruhnya diselesaikan.
Majelis hakim kemudian kembali meminta kepastian kepada JPU mengenai kesiapan pembacaan tuntutan. Hakim bahkan menegaskan tidak ingin penundaan yang berulang justru menjadi persoalan yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari.
“Kalau saudara Jaksa meminta ditunda sampai hari Senin, yang jelas saya akan kirim surat ke Kepala Kejaksaan. Saya tidak mau disalahkan perihal penundaan ini,” tegas hakim.
Setelah melalui pembahasan, jaksa akhirnya menyepakati percepatan jadwal pembacaan tuntutan menjadi Jumat (13/11/2026). “Baiklah kalau begitu, kita tunda Jumat tanggal 13 November 2026,” ujar hakim menutup persidangan.
Penundaan ini menjadi perhatian karena persoalan waktu bukan sekadar menyangkut kesiapan JPU, melainkan juga kesempatan terdakwa untuk menggunakan hak pembelaannya secara optimal.
Dengan masa penahanan yang semakin mendekati batas akhir, pembacaan tuntutan pada Jumat mendatang menjadi momentum penting bagi kelanjutan perkara tersebut.
Publik kini menanti apakah JPU benar-benar siap membacakan tuntutan terhadap 38 terdakwa sesuai jadwal yang telah disepakati. Di sisi lain, majelis hakim diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan persidangan berlangsung dengan tetap menjamin hak-hak terdakwa dan kepastian hukum.
#Rigi KLIKKU.ID
