Sumenep | Klikku.net – Setelah ramai diperbincangkan soal besarnya anggaran pengadaan mobil dinas (Mobdin) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep ujung timur, pulau garam tersebut, kini Lembaga bantuan hukum Forum rakyat peduli keadilan dan orang-orang tertindas (LBH FORpKOT) kembali membeberkan anggaran besar yang merupakan serangkaian dari mobdin bupati dan wakilnya.
Selain anggaran yang mencapai Rp. 1.266.800.000.00 (Satu Milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretaris Daerah (Setda) kabupaten setempat juga menganggarkan biaya perawatan terhadap mobil baru tersebut hingga mencapai ratusan juta rupiah.
Baca juga :
Pemkab Anggarkan Pengadaan Mobdin Baru, Warga Nilai Bupati Sumenep Tak Punya Empati
Hal itu memantik respon tidak sedap dari LBH FORpKOT, Herman Wahyudi Ketua, dia menyayangkan akan sikap Pemkab Sumenep terutama bupati dan wakilnya karena dinilai tidak memliki sense of crisis, bahkan pihaknya menduga hal itu dilakukan untuk mencuri kesempatan dalam kesempitan.
“Bupati harusnya punya sense of crisis, harusnya tahu kondisi, bukan sebaliknya. Jangan-jangan mau curi kesempatan dalam kesempitan,” Beber Herman, pada media Klikku.net Selasa, 28 September 2021.
Lebih lanjut Pria yang baru berprofesi sebagai Advocat ini menyinggung soal besarnya anggaran perawatan pada mobil baru bupati dan wakilnya yang sengaja dianggarkan tahun ini, hal itu telah sengaja melukai hati warga Sumenep karena menurutnya, semua itu tidak tepat dan terkesan buang-buang anggaran, apalagi dalam situasi matinya pencahariaan beberapa warga Sumenep terutama para pedagang di pasar tradisional terdampak Covid 19.
“Harganya Rp. 1,2 M untuk pembelian dua unit mobil, kemudian ada anggaran perawatan sebesar Rp. 500 Juta untuk mobil baru tersebut, ini kan aneh, masak ia mobil yang baru dibeli dengan anggaran cukup fantastis masih dianggarkan biaya perawatan mencapai ratusan juta hingga mencapai Rp. 500 juta pertahun,” terang pria yang akrab disapa Herman itu.
Khalid, Kabag umum Setda setempat terkesan menghindar dari awak media terbukti saat media mencoba melakukan konfirmasi via WhatsApp pribadinya, dirinya tidak merespon meskipun terlihat aktif, sehingga para jurnalis mendatangi tempat kerjanya yang bersangkutan tidak sedang berada di kantornya, padahal jam baru menunjukkan pukul 14.15 WIB.
Editor : Anam
Reporter : Holidi
