SURABAYA | KLIKKU.ID – Dugaan aktivitas reklamasi dan operasional galangan kapal tanpa kejelasan perizinan di kawasan pesisir Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, menjadi sorotan. Jaringan Pemuda dan Aktivis Indonesia (JAPAI) secara resmi mengadukan persoalan tersebut ke Polda Jawa Timur untuk meminta dilakukan penyelidikan terhadap legalitas kegiatan PT PAL Indonesia.
Pengaduan masyarakat (Dumas) tersebut disampaikan melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jatim, Jumat (18/9/2026). JAPAI menilai sejumlah aspek perlu ditelusuri, mulai dari dasar hukum penguasaan lahan hasil reklamasi, kelengkapan perizinan pemanfaatan ruang laut, hingga potensi dampak lingkungan akibat aktivitas industri di kawasan pesisir.
Ketua JAPAI, MH. Soleh, menyampaikan bahwa pengaduan tersebut dilatarbelakangi sejumlah pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya terkait kegiatan reklamasi dan pengelolaan kawasan pesisir.
Menurut informasi yang dihimpun JAPAI, PT PAL Indonesia mulai menjalankan aktivitas di atas lahan hasil reklamasi tersebut sejak 16 April 2026. Sementara itu, kawasan yang sebelumnya dikelola pihak lain, termasuk PT Lamongan Marine Industry, disebut telah diserahterimakan kepada PT PAL melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) pada 18 April 2026.
Namun, JAPAI mempertanyakan dasar hukum pengalihan pengelolaan kawasan tersebut, termasuk dokumen perizinan yang menjadi landasan pelaksanaan reklamasi dan operasional galangan kapal.
MH. Soleh menegaskan, perusahaan milik negara semestinya menjadi contoh dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk regulasi perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan wilayah pesisir.
“Sebagai instansi milik negara, PT PAL seharusnya memberikan contoh yang baik dalam hal perizinan dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan, khususnya undang-undang lingkungan hidup dan wilayah pesisir. Anehnya, alih-alih memberi contoh yang baik, kegiatan ini justru meresahkan masyarakat,” tegas Soleh saat ditemui awak media di Polda Jatim.
Tiga Persoalan Menjadi Sorotan. JAPAI bersama masyarakat sekitar mengidentifikasi sedikitnya tiga persoalan utama yang dinilai perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait.
Pertama, dugaan dampak lingkungan akibat aktivitas reklamasi. Kegiatan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kondisi ekosistem pesisir, sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.
Kedua, persoalan keselamatan dan kelancaran alur pelayaran. JAPAI menyoroti lokasi reklamasi yang disebut tidak jauh dari kawasan pelabuhan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Surbis) dan pelabuhan ASDP. Karena itu, diperlukan kajian teknis untuk memastikan aktivitas reklamasi maupun operasional galangan kapal tidak mengganggu jalur pelayaran umum.
Ketiga, kontribusi sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar. JAPAI mempertanyakan sejauh mana keberadaan aktivitas industri tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Desa Sidokelar.
Desak Polda Jatim Periksa Perizinan. Atas sejumlah persoalan tersebut, JAPAI mendesak Unit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim agar menindaklanjuti pengaduan melalui pemeriksaan dokumen perizinan, peninjauan langsung ke lokasi, serta meminta klarifikasi dari seluruh pihak yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
JAPAI berharap penanganan pengaduan tidak berhenti pada tahap administrasi, melainkan dilanjutkan dengan penelusuran secara objektif guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
“Kami masih percaya kepada Unit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim untuk menegakkan hukum secara adil. Jika dari hasil penyelidikan terbukti melanggar hukum, maka aktivitas tersebut harus segera dihentikan, bahkan ditutup demi menjaga kelestarian lingkungan dan aturan tata ruang di Kabupaten Lamongan,” pungkasnya.
Persoalan ini dinilai penting untuk mendapatkan kepastian hukum. Sebab, aktivitas reklamasi dan pemanfaatan ruang laut tidak hanya menyangkut penguasaan maupun pengelolaan lahan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian perizinan, perlindungan ekosistem pesisir, serta keselamatan pelayaran.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh klarifikasi resmi dari PT PAL Indonesia mengenai pengaduan JAPAI, dasar hukum pengalihan pengelolaan lahan, maupun kelengkapan perizinan kegiatan di Desa Sidokelar.
Redaksi KLIKKU.ID tetap membuka ruang bagi PT PAL Indonesia dan instansi terkait untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
(Rigi/KLIKKU.ID)
