Sampang | klikku.net – Pimpinan komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, H Aulia Rahman, mendukung aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa Forum Mahasiswa Sampang (Formasa), tentang evaluasi kinerja tiga tahun kepemimpinan Bupati Sampang, H Slamet Junaidi dan Wakil Bupati (Wabup), H Abdullah Hidayat, yang biasa disebut pasangan Jihad. Jum’at (04/02/2022).
Menurut H Aulia Rahman, selaku pimpinan komisi I DPRD Kabupaten Sampang, menyatakan sepakat dan mendukung dengan apa yang dikatakan dan didemonstrasikan oleh rekan-rekan Formasa.
Ia menambahkan, selama tiga tahun kepemimpinan pasangan Jihad banyak gejolak dan polemik. Pada tahun 2019 terdapat polemik Alokasi Dana Kelurahan, di tahun 2020 ada gejolak terkait anggaran Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 ada gejolak terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
“Jadi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sampang, harus segera mengevaluasi kinerjanya,” tegas Aulia.
Menurutnya, problem permasalahan yang ada di Kabupaten Sampang ini tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda), yang tidak pro rakyat. Seperti, Alokasi Dana Kelurahan terjadi suatu kerusuhan permasalahan, dana Covid-19 kurang transparan dan terbuka oleh Pemda, juga terkait permasalah Pilkades.
“Jadi, kebijakan-kebijakan itu sudah jelas menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat,” tuturnya.
Politisi Partai Demokrat itu mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut memantau kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sampang.
“Mari semua lapisan masyarakat sama-sama ikut memantau kinerja Pemda Sampang,” ajaknya.
Disindir terkait pembangunan infrastruktur, pria yang akrab dipanggil Aulia mengatakan, bahwa pemerintah daerah berhak untuk membangun. Namun, pemda harus mengetahui tentang skala prioritas yang harus dibangun.
Ia mencontohkan, terkait pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS). Menurutnya, JLS bukan termasuk prioritas pembangunan infrastruktur. Apalagi, dana pembangunan JLS itu Pemda harus meminjam uang pada PT. Selaras Mitra Integra (PT. SMI) sebanyak Rp 204 Miliar, yang saat ini sudah dicairkan kurang lebih Rp 50 Miliar.
“Seharusnya, Bupati Sampang lebih memprioritaskan jalan poros Kabupaten yang rusak parah, seperti yang berada di Kecamatan Banyuates, Kecamatan Kedungdung dan kecamatan lainnya yang hancur, kok malah bangun JLS, wong rencana pembangunan Serpang saja masih belum ada proses tindak lanjut sampai sekarang,” lontarnya.
Menurut Aulia, pembangunan JLS itu termasuk pemborosan.
“Lalu, proses untuk pengembalian uang ke PT. SMI seperti apa? Iya kalau Bupatinya terpilih lagi, kalau tidak kan otomatis jadi tanggungan terhadap masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Anam
Reporter : Anaf
