Mojokerto | klikku.net – Pembangunan Pasar Hewan Sekar Putih Mojokerto, akan berlanjut dengan pembangunan kios dan taman, serta revitalisasi tugu cagar budaya.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, saat meninjau Pasar Hewan Sekar Putih di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Rabu (26/4).
Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto tersebut menyampaikan, bahwa minat masyarakat untuk memanfaatkan pasar hewan terpusat tersebut, lebih tinggi dibanding pasar hewan sebelumnya (Pasar Cakarayam).
Oleh karena itu, pembangunan sarana pendukung, secepatnya akan segera dilaksanakan.
“Kami upayakan setelah Lebaran besok, alat berat akan kita turunkan. Untuk segera membuatkan akses alternatif, sebelum proyek tahap dua berjalan,” ujar Ning Ita.
“Proyek tahap dua masih berproses di PBJ untuk lansdscape, pagar dan sisa kios. Jadi kios (warung) yang terbangun baru 10. Sedangkan kebutuhan untuk memfasilitasi pedagang di pinggir jalan kurang lebih ada 50,” ungkapnya.
50 kios yang dibangun dalam proyek tahap II, adalah untuk memfasilitasi para pedagang yang ada di sepanjang Jalan Sekar Putih.
Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini berharap, dengan memasukkan para pedagang di sekitar pasar hewan akan menjadikan kios lebih tertata.
“Harapan kami ke depan, di sepanjang Jalan Sekar Putih akan bersih. Tidak ada kekumuhan lagi. Karena warung-warung liar kita fasilitasi masuk di dalam pasar. Area pasar hewan ini ada dua tugu cagar budaya peninggalan Belanda. Dua tugu ini akan kita lakukan revitalisasi. Sekaligus akan ada taman dengan tema Mojopahit,” katanya.
Selain meninjau Pasar Hewan Sekar Putih, Ning Ita juga meninjau pembangunan Kantor DPRD Kota Mojokerto di Jalan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon.
Hal yang menjadi perhatian adalah belum dioptimalkannya lahan kosong yang ada di gedung baru.
Menurutnya, lahan kosong tersebut masih dapat dimaksimalkan lagi. Salah satunya adalah dimanfaatkan untuk lahan parkir. Ning Ita memberikan keleluasaan bagi anggota DPRD Kota Mojokerto untuk menempati.
“Lahan untuk gedung DPRD itu sangat luas, namun belum dimaksimalkan untuk pemanfaatan parkirnya. Kita tahu kalau rapat paripurna seluruh OPD dan instansi vertikal hadir,” tuturnya.
“Sehingga dibutuhkan minimal ada kapasitas 50 unit kendaraan roda 4 untuk parkirnya. Penggunaan gedung DPRD itu terserah anggota dewan, kita sudah sediakan fasilitasnya,” pungkasnya. @Nto tze
