BANGKALAN | KLIKKU.ID – Dugaan adanya pungutan sebesar Rp500.000 dalam proses pengurusan kenaikan pangkat tenaga kesehatan (Nakes) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Puskesmas Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian publik.
Menanggapi informasi yang berkembang tersebut, dr. Nunuk Kristiani Sp Red (K) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan menyampaikan klarifikasi resmi. Dinkes menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang menetapkan kewajiban pembayaran uang sebesar Rp500.000 maupun pungutan lainnya kepada pegawai dalam rangka pengurusan kenaikan pangkat.
Dalam keterangan tertulisnya, Kadinkes Bangkalan menjelaskan bahwa proses administrasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan melalui mekanisme dan sistem layanan kepegawaian yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Kesehatan, lanjut keterangan tersebut, berkomitmen menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian secara transparan, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dugaan Pungutan Akan Ditelusuri. Meski membantah adanya kebijakan resmi terkait pembayaran tersebut, Dinkes Bangkalan tidak menganggap remeh informasi dugaan permintaan uang yang beredar.
dr. Nunuk memandang informasi tersebut sebagai persoalan serius yang perlu ditindaklanjuti secara objektif dan bertanggung jawab.
Sebagai langkah awal, Dinas Kesehatan menyatakan akan melakukan penelusuran dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, sekaligus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan dan kepegawaian.
Dinkes juga menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan tindakan meminta atau menerima uang tanpa dasar hukum yang sah, praktik tersebut tidak dapat dibenarkan dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Pegawai Diminta Tidak Memberikan Imbalan. Dalam klarifikasinya, Dinkes Bangkalan turut mengimbau seluruh pegawai agar tidak memberikan uang maupun imbalan dalam bentuk apa pun kepada pihak yang menjanjikan kemudahan dalam proses kenaikan pangkat.
Apabila terdapat permintaan pembayaran di luar ketentuan resmi, pegawai diharapkan tidak segan menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi yang telah disediakan.
Dinkes Bangkalan membuka kanal pengaduan melalui nomor 0821 449 1144 untuk menerima laporan maupun informasi yang berkaitan dengan dugaan praktik pungutan tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi tenaga kesehatan untuk menyampaikan pengaduan sekaligus membantu proses penelusuran apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan.
Transparansi Pelayanan Kepegawaian Jadi Sorotan.Klarifikasi Dinkes Bangkalan tersebut sekaligus menjadi penegasan pentingnya transparansi dalam pelayanan administrasi kepegawaian, khususnya menyangkut hak pegawai dalam memperoleh kenaikan pangkat sesuai prosedur.
Publik tentu berharap penelusuran yang dijanjikan tidak berhenti sebatas pernyataan, tetapi benar-benar dilakukan secara objektif untuk memastikan apakah dugaan permintaan uang Rp500.000 tersebut memiliki dasar atau justru melibatkan oknum yang memanfaatkan proses administrasi kepegawaian.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan menyatakan menghormati fungsi kontrol sosial media dan membuka ruang komunikasi serta klarifikasi secara profesional.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan ini diharapkan mampu memberikan kepastian kepada tenaga kesehatan sekaligus menjaga integritas pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bangkalan.
Pelayanan kepegawaian harus bebas dari pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, dan praktik yang bertentangan dengan prinsip integritas ASN.
#KLIKKU.ID ANAM
